Fahri Apresiasi Penundaan Rapat Pleno Kasus Novanto

Githa Farahdina    •    Selasa, 24 Nov 2015 10:33 WIB
pencatut nama presiden
Fahri Apresiasi Penundaan Rapat Pleno Kasus Novanto
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.--Foto: MI/Atet Pramadia

Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menunda rapat pleno kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden menuai pro-kontra.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah justru mengapresiasi penundaan rapat pleno dengan terlapor Ketua DPR Setya Novanto mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia itu. Tindakan MKD semalam dinilai wajar di tengah tuntutan publik yang menginginkan kasus ini segera dibuka secara transparan.

"Hargai MKD. Kita sudah atur prosesnya, verifikasi, klarifikasi, pengecekan kelengkapan data, dan seterusnya. Dia tidak boleh salah. Biarkan prosesnya berjalan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Fahri yang konsisten mendukung Setya Novanto itu juga menggarisbawahi soal bukti. Pengecekan bukti harus melalui berbagai proses agar tak dianggap sebagai kesalahan di masa mendatang.

"Setelah transkripsi, datang bukti suara, itu juga harus dicek, suara dari mana, siapa yang merekam dan menggunakan alat apa. Itu harus ditemukan fakta-fakta," tambah politikus PKS ini.

DPR yang tak memiliki laboratorium forensik dinilai menjadi kendala sendiri. Sedangkan mekanisme pengecekan di laboratorium forensik menjadi suatu keharusan.

Rencana pemanggilan ahli bahasa hukum untuk membongkar makna kata dalam Bab IV Pasal D Tata Beracara MKD tentang siapa yang bisa melapor pada MKD pun dinilai sebagai langkah verifikasi. Jika memang segala usaha sudah dilakukan dan MKD tak bisa bergerak, MKD bisa mengangkat bendera putih.

"Itu proses verifikasi. Itu prosesnya panjang. Bisa saja sampai pada kesimpulan MKD tidak sanggup menangani persoalan ini," kata dia.


(MBM)