Buruh Tangerang Desak Gubernur Banten Revisi SK UMK

Antara    •    Selasa, 24 Nov 2015 11:06 WIB
upah
Buruh Tangerang Desak Gubernur Banten Revisi SK UMK
Foto: Gubernur Banten Rano Karno/Ant_Asep Fathulrahman

Metrotvnews,com, Tangerang: Buruh di Kota Tangerang, Banten, meminta Surat Keputusan Gubernur Banten Rano Karno terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) direvisi. Buruh menilai besaran UMK itu tidak sesuai dengan kesepakatan.

Koordinator Komite Aksi Upah Tangerang Raya Sunarno mengatakan, upah yang diusulkan dan disepakati bersama pengusaha yakni Rp3,3 juta per bulan. Namun, angka tersebut berubah setelah Gubernur Banten melakukan revisi sehingga nominalnya di bawah kesepakatan.

"Nilainya sangat rendah dan di bawah tuntutan kami," kata Sunarno di Tangerang, Banten, Selasa (24/11/2015).

Maka itu, para buruh akan melakukan aksi mogok massal di sejumlah kawasan industri seperti Batu Ceper, Benda, Pasar Baru, Sangiang Jaya, Jatiuwung, Kawasan Industri Manis.

Ancaman mogok buruh juga terjadi di Kabuaten Tangerang yakni Legok, Curug, Bitung, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja, Dadap, Kosambi, Tangerang Selatan dan di kawasan Serpong.

"Kami harap ada revisi dan dapat memenuhi tuntutan. Karena PP 78/2015 tentang Pengupahan saat ini masih diperjuangkan untuk diubah," ujar dia.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Abduh Surahman mengaku belum menerima secara resmi SK penetapan UMK Kabupaten/Kota dari Provinsi Banten.

"Secara resmi, kita belum menerima. Masih mendengar dari informasi di media saja," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Banten Rano Karno menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) delapan daerah di Banten, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penetapan UMK di delapan kabupaten/kota tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.519-Huk/2015 tentang Penetapan upah minimum kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, UMK 2016 tertinggi yaitu Kota Cilegon sebesar Rp3.078.057,85. Diikuti Kota Tangerang di posisi kedua sebesar Rp3.043.950.

Selanjutnya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan nilai sama yakni Rp3.021.650. Lalu, Kabupaten Serang sebesar Rp3.010.500, Kota Serang Rp2.648.125, Kabupaten Pandeglang Rp1.999.981, dan Lebak sebesar Rp 1.965.000.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, ketetapan Gubernur tersebut mengacu kepada PP 78/2015 tentang Pengupahan, meski ada bupati dan wali kota, yang menyampaikan rekomendasinya melebihi angka pada formulasi sistem pengupahan baru itu.


(TTD)