Fadli Zon: Sudirman Said Bisa Dipidana

Al Abrar    •    Selasa, 24 Nov 2015 12:58 WIB
pencatut nama presiden
Fadli Zon: Sudirman Said Bisa Dipidana
Fadli Zon. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa ada yang janggal dengan transkrip percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dan petinggi PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Fadli merasa apa yang disampaikan Sudirman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), bukan yang sebenarnya. 

"Makanya menurut saya banyak keanehan-keanehan. Pertama pertemuan itu berlangsung lama, tapi transkipnya sedikit, itu kan berati banyak yang diedit, dan mungkin juga ditukangi," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Selain itu Fadli menegaskan, pertemuan tersebut sekadar pertemuan biasa. Menurutnya, tidak ada kebijakan Ketua DPR yang menindaklanjuti pertemuan tersebut. 

"Mana ada pertemuan yang serius tapi tidak ada tindak lanjutnya, jadi itu hanya pertemuan omong kosong kayak di warung kopi. Dan hanya pepesan kosong," ujar Fadli.

Lebih jauh Fadli mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, sebagai pelapor yang menyerahkan transkrip tersebut sebagai barang bukti, bisa saja dipidana. Pidana bisa dijeratkan pada Sudirman seandainya dia mengedit dan memenggal percakapan dalam pertemuan tersebut. 

"Saya kira sangat bisa, kalau betul itu hasil editan berarti dia sudah merekayasa," pungkas dia.

Fadli setuju dengan alasan MKD yang menyoal legal standing laporan Sudirman Said. Seharusnya, kata poltikus Gerindra itu, Sudirman mengantongi izin dari presiden sebelum melaporkan Novanto.

"Saya termasuk secara pribadi berpendapat juga demikian, seharusnya sebagai menteri harus ada izin dari presiden untuk melakukan itu. Karena di dalam tata beracara MKD itu diatur siapa yang bisa melapor, selain pimpinan anggota dan masyarakat. Nah bagaimana dengan pemerintah? Masa pemerintah mengadu ke MKD. Jadi ini kan dua lembaga yang berbeda," tukas dia.

Novanto diadukan Sudirman ke MKD pada Senin, 16 November 2015. Bekas Bendahara Umum Partai Golkar ini diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Novanto mengakui pertemuan yang digelar di Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, 8 Juni 2015. Tapi, dia membantah mencatut nama presiden dalam pertemuan tersebut, apalagi meminta saham.


(KRI)