RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2016

Patricia Vicka    •    Selasa, 24 Nov 2015 14:41 WIB
kekerasan seksual anak
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2016
Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati (paling kiri) dalam Sosialisasi Program Indonesia Pintar di Kantor Disdikpora DIY, Selasa (24/11/2015). (Metrotvnews.com/Patricia Vicka)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual tengah digodok legislator di Senayan, Jakarta. RUU ini akan dimasukkan dalam usulan Prolegnas 2016.

Kepastian itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati dalam Sosialisasi Program Indonesia Pintar di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Isimewa Yogyakarta, Selasa 24 November. Dia menyebut, kekerasan seksual makin banyak dan cenderung meningkat.

"Kekerasan seksual banyak terjadi pada pelajar seperti anak SD, SMP, dan SMA. Paling banyak ke anak SD, dan ini harus dicegah dan ditangani," ujarnya.

Dia menilai di daerah pemilihannya itu, masih banyak terjadi aksi kekerasan seksual pada anak. "Sudah ada beberapa laporan langsung ke saya soal kekerasan seksual di sini (Yogyakarta). Salah satunya, kasus kekerasan seksual geng wanita pada temannya yang terjadi beberapa bulan lalu di Bantul. Ini menjadi problem besar di dunia pendidikan," tuturnya.

Untuk mencegah maraknya kekerasan seksual pada anak, menurutnya pendidikan kesehatan reporduksi seharusnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. "Kalau tidak, dalam kurikulum bisa berupa ekskul wajib. Agar anak-anak tahu cara menghindari kekerasan seksual dan mencegah pernikahan dini juga," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemda DIY Baskara Aji menjelaskan materi pendidikan kesehatan reproduksi (Kesrepro) sudah diajarkan ke seluruh sekolah SMP dan SMA di DIY.

Materi Kesrepro disisipkan ke dalam mata pelajaran Penjaskes dan Bimbingan Konseling. Pihaknya juga telah membuka posko aduan tindakan kekerasan seksual untuk menampung laporan dan keluhan warga Yogyakarta.

"Aduan bisa disampaikan melalui email ke pendidikan@jogjaprov.com atau ke jogjaprov.go.id atau telepon langsung ke kantor kami di 0274-513132. Bisa juga datang ke kantor kami di Jalan Cendana," pungkasnya.

Berdasarkan data Komnas perempuan dalam 13 tahun terakhir ada 400.939 kasus yang dilaporkan masyarakat. Sebanyak 93.960 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. 


(SAN)