Sekda Sumut Kembali Diperiksa KPK

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 25 Nov 2015 12:36 WIB
gratifikasi bansos sumut
Sekda Sumut Kembali Diperiksa KPK
KPK. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia akan diminta keterangan dalam kasus dugaan suap dari Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho ke anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka GPN (Gatot Pujo Nugroho)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2015).

Ini bukan pemeriksaan pertama bagi Hasban. Dia sempat berhadapan dengan penyidik lembaga antikorupsi itu pada Senin 9 November, dalam kasus yang sama.

Selain Hasban, KPK juga memanggil anak buah Gatot lain. Mereka adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Baharuddin Siagian, Kepala Biro Keuangan Sekda Sumut Ahmad Fuad Lubis, Bendahara Sekretariat DPRD Sumut Muhammad Alinafiah, dan mantan Sekda Sumut Sabrina.

Diduga kuat, mereka akan diusut soal sumber pendanaan suap yang diberikan Gatot kepada para wakil rakyat Sumut. Namun, Yuyuk masih belum mau banyak bicara soal materi penyidikan tersebut. "Yang pasti keterangan mereka dibutuhkan penyidik,"  ucap Yuyuk.

Kasus suap ke DPRD Sumut mengemuka ketika KPK menetapkan enam tersangka pada Selasa 3 November 2015. Mereka adalah Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut 2014-2019 Ajib Shah, Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Saleh Bangun, dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014: Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap dan Sigit Pramono Asri.

Suap diduga diberikan terkait beberapa hal. Fulus mengalir untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD provinsi Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD provinsi Sumut tahun 2015.

Gatot yang diduga sebagai pemberi disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, kelima legislator yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lima legislator sudah ditahan KPK pada 10 November lalu menyusul Gubernur Gatot yang sudah meringkuk di Rumah Tahanan lebih dahulu. Saleh Bangun ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, Chaidir di Polda Metro Jaya, Ajib di Rutan Klas I Salemba Jakarta Pusat, Sigit di Polres Jakarta Pusat, dan Kamaludin di Polres Jakarta Timur.


(KRI)