Sidang Etik Novanto Jadi Momentum Perbaiki Citra MKD

Damar Iradat    •    Rabu, 25 Nov 2015 13:40 WIB
pencatut nama presiden
Sidang Etik Novanto Jadi Momentum Perbaiki Citra MKD
Ketua DPR Setya Novanto diduga si pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia,--Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Desakan penanganan kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden dengan terlapor Ketua DPR Setya Novanto agar digelar terbuka oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terus mengalir. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, sidang kasus Novanto itu bisa jadi momentum memperbaiki citra MKD dan DPR.

Yunarto mengatakan, desakan masyarakat soal pengusutan kasus ini bukan perkara dukung mendukung antara kubu Novanto sebagai terlapor, maupun Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor. Publik saat ini hanya menginginkan fakta yang ada terungkap benderang.

"Petisi yang dilakukan masyarakat ini kan bagaimana mereka ingin fakta dibuka. Sehingga kemudian terlihat siapa yangg selama ini bermain memanipulasi data," ujar Yunarto dalam dialog Bincang Pagi di Metro TV, Rabu (25/11/2015).

Dia mengatakan, muruah DPR sebagai institusi selama ini sudah 'rusak' di mata masyarakat. Karena itu, diharapkan MKD dapat mengusut kasus secara terang benderang.

MKD yang sebelumnya bernama Badan Kehormatan, juga dapat memaksimalkan sebaik mungkin momentum ini. Pasalnya, selama dikenal sebagai Badan Kehormatan, tidak berfungsi optimal.

"Jadi, momentum ini, ketika objek yang ditelitinya sangat besar, pimpinan DPR, ada nama yang disebut presiden dan wapres, dan ada nama perusahaan asing yang sangat besar. Harus dijadikan momentum untuk memperbaiki nama MKD, termasuk nama DPR," papar dia.

Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR, Johnny G. Plate juga menyetujui pernyataan Yunarto. Menurut dia, momentum sidang pengusutan kasus Novanto perlu dipergunakan mengembalikan kepercayaan publik kepada DPR.

"Ini pintu masuk. Jadi, kita sangat berharap, rekan-rekan di MKD, karena tugasnya ini berkaitan dengan penilaian atau pengadilan etika, maka yang harus diperhatikan betul adalah standar etika oleh MKD," ungkap Johnny.

Anggota Komisi XI tersebut mengatakan, ada dua hal yang harus diperhatikan betul oleh MKD dalam mengusut kasus Novanto. Pertama, yakni acuan undang-undang.

"Undang-undang itu harus ditafsirkan secara lengkap. Jangan sampai undang-undang dibuat multitafsir. Jangan sampai ada unsur politik dan dipolitisasi," kata dia.

Sementara poin yang kedua, adalah data yang dimiliki MKD harus betul-betul lengkap. Kemudian, data tersebut perlu ditampilkan semua dan dikomunikasikan kepada publik.

Saat ini, lanjut dia, ada opini publik serta masukan dan informasi yang dimiliki oleh publik yang jika dibutuhkan MKD, perlu ditermia. Data dan informasi yang didapat MKD harus sama dengan yang dimiliki publik.

"Sehingga keputusan yang nanti akan diambil MKD itu akan diterima juga oleh publik," tutup dia.

Sebelumnya, MKD juga diminta tegas menindak kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Pengamat politik Djayadi Hanan, sangsi lantaran komposisi MKD yang diisi sesama anggota Dewan.

MKD, menurut Djayadi, punya catatan kinerja yang kurang memuaskan. Sejumlah hukuman dalam keputusan kasus etika anggota Dewan dinilai tak sesuai pelanggaran yang dilakukan.


(MBM)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA