Gelandangan dan Pengemis Datangi DPRD Yogyakarta

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 26 Nov 2015 13:44 WIB
anak jalanan
Gelandangan dan Pengemis Datangi DPRD Yogyakarta
Gelandangan dan pengemis melakukan flashmob di halaman DPRD Yogyakarta. (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Puluhan gelandangan dan pengemis mendatangi Gedung DPRD Yogyakarta. Mereka datang untuk meminta beraudiensi. Sebab, mereka mengaku telah mengalami penyiksaan akibat implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).

Kamis, 26 November, seorang pengamen, Ahmad, mengaku sempat depresi saat ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja, pada Februari silam. Setelah ditangkap, ia kemudian dikarantina di penampungan di depan SMA 1 Sewon, Bantul.

"Saat dikarantina, tidak ada pemisahan antara anak, orang sakit, ataupun orang tua. Saat pemeriksaan, tak ada perspektif korban sama sekali. Saya sempat depresi," kata Ahmad saat melakukan audiensi dengan DPRD Yogyakarta.

Salah seorang waria, Yuli mengaku juga sempat diperlakukan tidak manusiawi. Kejadian itu ia alami saat sedang mengamen di lampu merah Maguwoharjo, Sleman beberapa waktu silam. Dia ditangkap dan, bersama sepeda motornya, dibawa ke kantor Dinas Sosial.

Namun, ia mengaku segala hal yang ia alami tak ada yang pasti. Baik itu kapan ia bebas, ataupun mengurus sepeda motornya. "Setiap tanya kepada petugas, jawabannya, tidak tahu," keluhnya.

Perlakuan tak pantas tidak hanya dialami Ahmad dan Yuli. Ada puluhan gepeng yang mengalami tindakan yang tak manusiawi. Bahkan, ada yang mengaku menderita memar di kepala. Gara-gara dipukul petugas kamp, akibat melawan saat diberi makan dengan cara dilempar. Hal itu belum mencakup fasilitas yang jauh lebih buruk di kamp itu.

Juru bicara Kaukus untuk Perda Gepeng, Vairy Abdulghani menyesalkan stigma yang dijatuhkan kepada para gepeng yang dinilai pembuat onar ataupun kriminal. Ia meminta Dewan melakukan peninjauan implementasi dari perda tersebut.

"Ini sangat diskriminatif. Orang-orang di jalanan semua dianggap melakukan kriminal. Hak-hak untuk berekspresi dihabisi dengan paksa," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Rani Widayati yang menemui gepeng mengaku akan menanyakan kebenaran pengakuan puluhan gepeng itu kepada eksekutif, yakni Dinas Sosial. Rani juga mengatakan akan menanyakan ke Komisi D DPRD Yogyakarta terkait Perda yang dianggap diskriminatif itu.

"Kami juga akan melakukan peninjauan kondisi lapangan. Kami akan lanjutkan dan teruskan mengenai hal-hak yang dipermasalahkan," tuturnya.

Sebelum beraudiensi, puluhan gepeng itu berkumpul di depan Gedung DPRD dan melakukan orasi. Selain orasi, mereka juga melakukan flashmob dengan menari sebagai bentuk protes atas kesewenang-wenangan dari implementasi Perda Gepeng.


(SAN)