Jangan Nilai Negatif Ketegasan Satpol PP

Anggitondi Martaon    •    Jumat, 27 Nov 2015 14:47 WIB
satpol pp
Jangan Nilai Negatif Ketegasan Satpol PP
Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat perayaan Ulang tahun Satpol PP. (Foto:Antara/Zabur Karuru)

Metrotvnews.com, Jakarta: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta meminta masyarakat tidak selalu menilai negatif ketegasan personel di lapangan. Satpol PP hanya menjalankan isi peraturan daerah (perda) untuk menertibkan Ibu Kota Jakarta.
 
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso tidak mempermasalahkan para pelanggar perda menganggap ketegasan yang dilakukan Satpol PP sebagai bentuk arogansi. Sikap preventif aparat hanya dilakukan jika pelanggar perda tidak menghiraukan imbauan pemerintah.
 
"Aturan yang memaksa kami. Aturan itu sudah dibuat oleh eksekutif dan legislatif, dibuat oleh rakyat," kata Kukuh Hadi dalam diskusi 'Reposisi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pesiapan Pilkada Serentak' di Bakoel Cafe, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).‎
 
Sebelum penertiban dilakukan, jelas Kukuh, personel Satpol PP sudah melakukan sosialisasi kepada kelompok yang melanggar aturan. Perintah bongkar adalah langkah terakhir jika sosialisasi yang dilakukan tidak diindahkan oleh masyarakat.
 
"Salah satu contoh di Kampung Pulo, sudah tiga tahun kami sosialisasikan. Aturan hukum harus ditegakkan melalui ketegasan. Walaupun kadang diwarnai dengan benturan," ujar Kukuh.
 
Direktur Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Asadullah mengatakan, ‎Satpol PP memang harus tegas menegakkan perda sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ‎54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP. "Tegas dalam artian sudah melalui prosedur. Jadi kita punya tahapan-tahapan," kata Asadullah.


(FZN)