Polri Bisa Langsung Usut Kasus Setya Novanto

Lukman Diah Sari    •    Jumat, 27 Nov 2015 15:38 WIB
pencatut nama presiden
Polri Bisa Langsung Usut Kasus Setya Novanto
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto masih menggantung di Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD belum mengambil langkah menghentikan atau melanjutkan kasus pelanggaran etik kedua yang dilakukan Novanto.

Kondisi itu membikin Polri belum bisa bergerak. Korps Bhayangkara masih menunggu hasil sidang Mahkamah buat bertindak. Meskipun Polri bisa saja langsung melakukan penyidikan atas dugaan pencatutan ini.

"Kan mengusut tidak harus menyentuh objek. Bisa saja melakukan penyidikan, tapi belum menyangkut objek," kata Kapolri Jenderal Badrodin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/11/2015).

Polri masih menunggu kasus ini tuntas secara politis. Badrodin mengatakan, akan menjadi polemik baru jika penegak hukum langsung melakukan pengusutan. Sementara hasil sidang MKD belum ada.

Jenderal bintang empat itu mengatakan akan lebih baik menunggu posisi kasusnya jelas seperti apa. Karena Polri tak mau salah langkah. Polri masih menunggu rekaman lengkap terkait adanya pencatutan terhadap dua petinggi negara ini. Termasuk adanya dugaan memperdagangkan pengaruh atau penipuan.

"Pidananya menyangkut masalah apa? Memang ada beberapa versi, tentu kita lebih baik memang menunggu hasil MKD ini," kata Badrodin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin, 16 November 2015. Laporan yang disampaikan terkait dugaan pencatutan nama yang dilakukan Setya terkait kontrak karya dan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Keberanian Sudirman lantaran didukung Jusuf Kalla.

Kasus pencatutan ini muncul dalam pertemuan yang diduga dilakukan Setya dengan Muhammad Reza Chalid dan petinggi PT Freeport Indonesia (PTFI), yang membicarakan perpanjangan kontrak karya PTFI. Dalam pertemuan itu, Setya meminta 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Panial, Papua.

"Jadi kita harus pakai akal. Kuncinya pada Pak Luhut dan saya," kata Setya dalam transkrip pembicaraan tersebut.

 


(TII)

Hakim Tolak Eksepsi KPK

Hakim Tolak Eksepsi KPK

55 minutes Ago

Itu berarti, proses praperadilan terhadap Novanto bakal dilanjutkan ke tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA