Pemerintah Siapkan Aplikasi dan Permudah Regulasi Dana Desa

Agus Josiandi    •    Jumat, 27 Nov 2015 16:33 WIB
dana desa
Pemerintah Siapkan Aplikasi dan Permudah Regulasi Dana Desa
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rukijo di acara sosialisasi dana desa di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat (27/11/2015). (Metrotvnews.com/Agus Josiandi)

Metrotvnews.com, Bangkalan: Sejumlah kendala mewarnai penyaluran dana desa yang pertama kali dikucurkan tahun 2015 ini. Mulai dari regulasi hingga terlambatnya laporan dari pemerintah daerah ke tingkat pusat kerap ditemui. Belum lagi potensi penyimpangan dana desa.

Ketika di Bangkalan, Jumat 27 November, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rukijo menyebut penyaluran dana desa tahap pertama terkendala perdes dan APBdes. Sementara, tahap dua dan tiga terkendala laporan penggunaan anggaran termin sebelumnya. 

"Saya pikir wajar jika masih ditemukan hambatan seperti ini, karena ini pertama kali dilakukan, tapi ke depan kita terus berbenah untuk memperbaiki itu," terang Rukijo, di Pulau Madura, Jawa Timur itu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah sedang melakukan perbaikan, khususnya dalam hal regulasi. Ke depan regulasi penggunaan dana desa akan dibuat sesederhana mungkin, sehingga mudah dipahami aparatur desa selaku pengguna anggaran.

"Termasuk juga kita akan melatih aparatur desa, bukan hanya dalam hal pembuatan APBdes, tapi aparatur desa juga harus bisa membuat RPJMdes, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebaik mungkin," imbuh Rukijo.

Ditanya mengenai rawannya penyimpangan dalam penyaluran dana desa, Kemenkeu mengaku mengembalikan segala sesuatunya pada aparatur desa selaku pengguna anggaran. Namun demikian, pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan aplikasi khusus agar proses penggunaan dana desa dapat lebih transparan.

"Jadi aplikasi ini dapat diakses semua pihak, dari sana dapat kita lihat apakah pemerintah desa melaporkan penggunaan anggarannya secara rutin atau tidak, realistis atau tidak, dan lain sebagainya," papar Rukijo.

Berdasarkan catatan Kemenkeu, hingga 25 november 2015, dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa, baru 321 kabupaten kota yang menyerahkan laporan penggunaan anggaran termin kedua. Hal ini mengakibatkan penyaluran dana desa tahap kedua yakni sebesar 20 persen dari total anggaran, belum bisa dilakukan.


(SAN)

Novanto Mengaku Ikhlas Diganti

Novanto Mengaku Ikhlas Diganti

26 minutes Ago

Idrus menuturkan, dalam perbincangan dengannya beberapa hari lalu, Novanto mengaku ikhlas dan t…

BERITA LAINNYA