Bekas Lahan Terbakar Jadi Milik Negara

Fitra Asrirama    •    Jumat, 27 Nov 2015 18:59 WIB
kabut asap
Bekas Lahan Terbakar Jadi Milik Negara
Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meninjau layanan tanah di malam hari. Foto: Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Pekanbaru: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyatakan bekas lahan terbakar di Sumatra dan Kalimantan akan dikuasai kembali oleh negara. Kebijakan baru ini adalah sanksi terhadap pembakaran lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Ferry usai membuka Seminar Nasional Penyelamatan Tanah untuk Keadilan Rakyat, di Universitas Islam Riau,  Pekanbaru, Jumat, 27 November. Seminar dihadiri Rektor Universitas Islam Riau Detri Karya, Ketua DPW Partai NasDem Riau Iskandar Hoesin, para akademisi, dan ratusan mahasiswa.

Ferry mengungkapkan selama ini aksi pembakaran lahan tidak terkendali karena kurangnya kesadaran pemilik lahan. Sebagai bentuk sanksi, pemerintah mengembalikan status bekas lahan terbakar di bawah pengelolaan negara. Kawasan yang terbakar dimasukkan ke dalam zona enclave, dikeluarkan dari lahan perkebunan milik perusahaan atau masyarakat.

“Ini kan lahan dipinjamkan (negara), masa tidak bisa mencegah kebakaran. Kita akan keluarkan dari HGU. Ini bentuk penyadaran,” kata Ferry.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, selama 2015 tercatat lebih dari 5.800 hektare lahan dan hutan terbakar di Riau. Lahan gambut milik perusahaan dan masyarakat yang terbakar tersebar di 12 kabupaten dan kota. Kementerian Agraria masih mendata kawasan yang terbakar ini untuk dikembalikan ke negara.

Kementerian Agraria mengambil kebijakan tegas ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penyelamatan lingkungan dan masyarakat di Sumatera dan Kalimantan yang terkena dampak kebakaran lahan. 
Bencana tersebut menimbulkan kabut asap sehingga mengganggu sistem transportasi, aktivitas pendidikan dan kesehatan warga selama lebih tiga bulan. Menurut Ferry, efek jera bagi korporasi pembakar lahan diperlukan untuk mencegah tindakan serupa di masa mendatang. 

“Kita sedang ukur. Datanya sudah ada. Luas lahan dan perusahaannya apa masih diverifikasi,” ujar Ferry.


(UWA)