Yenti: Sudah Ada 2 Alat Bukti, Polisi Bisa Mulai Selidiki Kasus Setnov

Ilham wibowo    •    Jumat, 27 Nov 2015 23:19 WIB
pencatut nama presiden
Yenti: Sudah Ada 2 Alat Bukti, Polisi Bisa Mulai Selidiki Kasus Setnov
Anggota Pansel KPK Yenti Garnasih/MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Hukum Pidana Yenti Ganarsih mengatakan, penyelidikan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT Freeport bisa dimulai tanpa menunggu sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) selesai. Ia menilai, dalam kasus ini sudah ada dua alat bukti permulaan.

"Sudah ada dua alat bukti permulaan, sebenarnya (penyelidikan Polisi) bisa berjalan," tutur Yenti dalam acara Primetime News Metro Tv, Jumat (27/11/2015)

Menurut Yenti, sidang MKD tidak ada kaitannya dalam proses hukum pidana. Berdasarkan Pasal 106 KUHAP, panitia seleksi calon pimpinan KPK itu mengatakan penegak hukum bisa melakukan penyidikan yang diawali dengan penyelidikan ketika ada laporan ada pengaduan atau menemukan sendiri kasusnya.

"Bahkan dalam doktrinnya, misalnya mendapatkan informasi awal (kasus) bisa didapat dari media atau berita, ini seharusnya berjalan," jelasnya.

Kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto masih menggantung di Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD belum mengambil langkah menghentikan atau melanjutkan kasus pelanggaran etik kedua yang dilakukan Novanto.

Kondisi itu membikin Polri belum bisa bergerak. Korps Bhayangkara masih menunggu hasil sidang Mahkamah buat bertindak. Meskipun Polri bisa saja langsung melakukan penyidikan atas dugaan pencatutan ini.

"Kan mengusut tidak harus menyentuh objek. Bisa saja melakukan penyidikan, tapi belum menyangkut objek," kata Kapolri Jenderal Badrodin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/11/2015).

Polri masih menunggu kasus ini tuntas secara politis. Badrodin mengatakan, akan menjadi polemik baru jika penegak hukum langsung melakukan pengusutan. Sementara hasil sidang MKD belum ada.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin, 16 November 2015. Laporan yang disampaikan terkait dugaan pencatutan nama yang dilakukan Setya terkait kontrak karya dan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Keberanian Sudirman lantaran didukung Jusuf Kalla.


(REN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA