Walhi NTT: Kepala Daerah Terpilih Jangan Obral Izin Tambang

Antara    •    Sabtu, 28 Nov 2015 10:22 WIB
pertambangan
Walhi NTT: Kepala Daerah Terpilih Jangan Obral Izin Tambang
Ilustrasi. Foto: Antara/Yusran Uccang

Metrotvnews.com, Kupang: Direktur Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT), Hery Naif,  meminta kepala daerah terpilih dalam hajatan pilkada serentak 9 Desember nanti tidak mengobral izin usaha pertambangan (IUP) untuk kepentingan pribadi.

"Harus mempertimbangkan segala aspeknya, baik masyarakat maupun ekologi dan ekosistem tata hidup di daerah," kata Hery kepada Antara, di Kupang, Sabtu (28/11/2015).

Menurut dia, izin usaha pertambangan, diberikan kepada investor hanya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama berkaitan dengan dampak lingkungan tempat eksplorasi dan eksploitasi.

Khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang menjadi salah satu daerah dari sembilan daerah NTT yang ikut pilkada serentak, sudah ada sekitar 71 izin usaha pertambangan yang dikeluarkan. Kondisi ini kata Hery sudah sangat memprihatinkan dan berada di titik yang sangat mengkhawatirkan.

Hal ini, lanjut dia, sangat bertentangan dengan program kebijakan kepala daerah saat ini yang maju kembali menjadi 'pemain' (petahana), yaitu 'Sari Tani'.

"Harusnya jika memang pemerintah punya semangat meningkatkan budidaya pertanian dengan program 'sari tani', maka tidak akan mengobral IUP yang intinya merusak ekosistem pertanian di daerah itu," katanya.

Program 'sari tani' membutuhkan kondisi lahan yang nyaman dari eksploitasi. Perusakan unsur hara tanah dan air bawah tanah, akan berdampak linear jika terjadi penambangan.

Dalam konteks tersebut, Walhi menilai Pemerintah TTU sudah berada pada zona bebas, yang tidak lagi membasiskan dirinya pada keberpihakan penyelamatan ekologi dan petani, dengan tidak membagi zona pemanfaatan lahan, terutama untuk kepentingan pertanian.

Hery mengaku kesal dengan Pemerintah Timor Tengah Utara yang tidak melakukan eksekusi terhadap kebijakan moratorium pemberian izin usaha pertambangan di daerah itu. Izin usaha pertambangan bahkan terus diterbitkan hingga mencapai angka 71 IUP.

"Ini bukti ketidakpedulian pemerintah terhadap penyelamatan ekologi di daerah itu," katanya.

Dalam konteks kelembagaan, Walhi NTT, kata Hery juga mendesak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mempublikasikan kepada masyarakat luas hasil pendapatan daerah dari usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah yang berbatasan dengan Distric Oecuse, Timor Leste itu.

Hal itu penting agar masyarakat dan pihak lain bisa menghitung dan membandingkan sejauh mana hasil PAD dari tambang dan kerusakan serta dampak yang sudah dialami di tataran lingkungan dan ekologi.

Walhi NTT, kata dia, pada konteks pengawasan meminta Pemerintah TTU, tegas mengambil posisi pada beberapa kasus pertambangan seperti Oenbit dan Oekopa, dengan mencabut IUP yang telah mendapat protes masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 4 yang mengisyaratkan persetujuan masyarakat atas sebuah usaha pertambangan.

"Tidak cuma itu, Pemerintah Kabupaten TTU juga diminta untuk mencabut semua IUP yang berlokasi di kawasan hutan," kata Hery.


(UWA)