Jika Melanggar PP 78, Pengusaha Bakal Dijatuhkan Sanksi

Ade Hapsari Lestarini    •    Sabtu, 28 Nov 2015 14:59 WIB
kemenaker adskemenaker
Jika Melanggar PP 78, Pengusaha Bakal Dijatuhkan Sanksi
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3), Muji Handoyo (tengah). (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Belitung: Pengusaha yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, akan dijatuhkan sanksi administratif, berupa teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruhnya alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3), Muji Handoyo, mengatakan, menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya.

"Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak pekerja/buruh," ujar Muji Handoyo, dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Muji mengatakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara Forum Bakohumas yang juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Henry Subiakto, Sekjen Kemenaker Abdul Wahab Bangkona, Bupati Belitung Rustam Efendi dan Kadisnakersos Kabupaten Belitung dan 73 peserta dari humas kementerian dan lembaga.

Dia menambahkan, pengawas ketenagakerjaan yang merupakan fungsi negara harus mampu memberikan jaminan pemenuhan hak pekerja/buruh dan harus mampu memberikan kontribusi posiif terhadap pertumbuhan ekonmi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

"Pengawas ketenagakerjaan juga harus berinovasi mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan melibatkan masyarakat dan harus mampu memanfaatkan kemajuan bidang Informasi Teknologi (IT) guna mendukung kinerja wasnaker," katanya seraya menyebut pegawai pengawas ketenagakerjaan ditunjuk oleh Menaker.

Dirjen menambahkan pegawai pengawas ketenagakerjaan ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan dan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada pemerintahan pusat dan pemda.

"Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawas pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independen dan pengawas ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat," jelas Muji.

Dia menambahkan tantangan pengawasan ketenagakerjaan di antaranya adalah menghadapi perubahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, perubahan regulasi dalam bidang ketenagakerjaan (jaminan sosial, pengupahan, dan K3), penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.


(AHL)

Hari Ini, Dokter Bimanesh Hadapi Vonis Hakim

Hari Ini, Dokter Bimanesh Hadapi Vonis Hakim

6 minutes Ago

Dokter Bimanesh Sutarjo bakal mendengarkan sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim Tindak P…

BERITA LAINNYA