Bamsoet Tegaskan Anggota Golkar di MKD tak Rangkap Jabatan

M Rodhi Aulia    •    Senin, 30 Nov 2015 11:47 WIB
pencatut nama presiden
Bamsoet Tegaskan Anggota Golkar di MKD tak Rangkap Jabatan
Aburizal Bakrie, Ade Komaruddin (tengah), dan Bambang Soesatyo, Senin 24 Agustus 2015. Foto: MI/M. Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Golkar membantah tiga anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan rangkap jabatan di alat kelengkapan lain. Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir, berganti posisi dengan Hardisusilo, Dadang S. Muchtar, dan Budi Supriyanto.

Kepada Metrotvnews.com, Senin 30 November, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pihaknya tidak melanggar aturan yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1), Tata Tertib DPR tentang Larangan Rangkap Jabatan di Alat Kelengkapan Dewan.

Kahar Muzakir yang sebelumnya duduk di Badan Anggaran (Banggar), menggantikan posisi Hardisusilo sebagai Wakil Ketua MKD. Hardisusilo menduduki posisi Kahar di Banggar.

Ridwan Bae yang semula juga duduk di Banggar, masuk ke MKD sebagai anggota, menggantikan Dadang S Muchtar. Fraksi Partai Golkar memberikan Dadang posisi baru di Banggar.

Adies Kadir yang semula tercatat di Badan Legislatif (Baleg), digantikan oleh Budi Supriyanto. Kemudian, Adies diberikan posisi sebagai anggota MKD yang sebelumnya diduduki Budi.

Perombakan personel Golkar di MKD menimbulkan polemik. Ketiga orang baru Golkar di MKD dianggap merangkap jabatan. Adalah anggota MKD dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding yang membeberkan dugaan rangkap jabatan tersebut.

"Kalau (rangkap jabatan) di komisi dan AKD tak masalah. Komisi dengan komisi tak boleh. (Begitupun) AKD dengan AKD tak ada," kata Sudding, Jumat 27 November.

DPP Partai Golkar melauli fraksinya di DPR mengeluarkan surat perombakan bernomor SJ.00643/FPG/DPRRI/XI/2015. Surat tersebut diteken langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin dan Sekretaris Fraksi Bamsoet.

Status para anggota baru itu adalah Bawah Kendali Operasi (BKO) yang bersifat sementara. Biasanya, di kalangan fraksi di DPR, BKO  untuk peristiwa penting seperti voting capim KPK atau pemilihan pejabat penting negara lainnya.

Pergantian dilakukan saat MKD memproses masalah pencatutan nama Presiden dan Wapres yang menyeret Ketua DPR RI Setya Novanto.


(TRK)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA