Fadli Tuding Ahli Tata Bahasa MKD dari BIN

Al Abrar    •    Senin, 30 Nov 2015 12:49 WIB
pencatut nama presiden
Fadli Tuding Ahli Tata Bahasa MKD dari BIN
Mahkamah Kehormatan Dewan,--Foto: MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan melanjutkan perkara sidang etik kasus Ketua DPR Setya Novanto. Novanto diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Keputusan itu diambil setelah MKD meminta pendapat ahli bahasa hukum Yayah Basariah mengenai legal standing Menteri ESDM Sudirman Said. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempermasalahkan pendapat Yayah terkait UU Nomor 17 Tahun 2015 MD3 yang sama dengan Bab IV Pasal 5 Tata Beracara di MKD soal pengadu.

"Ahli bahasa punya kemamapuan apa? Masak ahli bahasa disuruh menafsirkan UU. Sudah gitu, ahli bahasanya juga dari BIN, dia sekolah tinggi BIN, ada conflict of interest. Bisa saja dia anak buahnya Maroef (Sjamsoeddin Presdir PT Freeport Indonesia)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Seharusnya, lanjut Fadli, yang menafsirkan itu adalah orang yang ahli hukum, bukan pakar bahasa. "Itu satu hal yang salah. Orangnya tidak dikenal, tidak punya kompetensi, yang dipanggil. Kalau yang dipanggil Badudu, bolehlah. Kalau masih hidup," ujar dia.

Lebih jauh, Fadli mengungkapkan, laporan Menteri ESDM Sudirman Said merupakan barang haram dan melanggar etika. Dari sisi legal standing, politikus Gerindra ini menyebut laporan tersebut dapat dipersoalkan.

"Ini kan membawa kop pemerintah. Kalau ini jadi preseden bisa saja nanti setiap sekjen, dirjen, dan setiap kementerian melapor ke DPR karena tidak suka dengan anggota Dewan," katanya.

Sebelumnya, anggota MKD memperdebatkan kata 'dapat' dalam Pasal 5 Tata Beracara MKD. Kata 'dapat' perlu dijelaskan untuk mengetahui posisi Sudirman ketika mengadu sebagai menteri dan menyerahkan aduan dengan kop resmi kementerian.

Dalam Pasal 5 disebut, pengaduan 'dapat' disampaikan oleh:

A. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota

B. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau

C. Masyarakat secara perorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD.

Yayah langsung membedah kata tersebut. Dalam konteks struktur kalimat yang dimaksud, makna kata 'dapat' adalah 'bisa' atau 'boleh'. Dalam kamus menyatakan, kata dapat adalah 'bisa' dan 'boleh'.

Berdasarkan latar belakang sociolinguistics, lanjut Yayah, kata 'bisa' dikeluarkan dari konteks makna kata 'dapat'. "Bukan karena maknanya tapi karena bentuk kata itu tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menuntut bahasa hukum dengan bahasa resmi. Yang saya ambil hanya kata 'boleh'," jelas dia.

Kata boleh menjadi bagian makna kata dapat. Kata boleh ditelusuri. Dalam kamus, kata boleh bermakna dapat. Bahkan ada makna sejalan dengan itu, yaitu 'boleh' juga bersinonim dengan 'diizinkan' dan bersinonim atau berpadanan dengan 'tidak dilarang'.

"Kata 'dapat' tergolong pada bentuk kata bantu. Harus dibaca dengan kata kerja yang mengikutinya, yaitu 'dapat disampaikan'," jelas dia.

Inilah yang menjadi dasar Yayah menyimpulkan Sudirman tak bermasalah dengan legal standing ketika mengadukan Ketua DPR Setya Novanto.


(MBM)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

1 hour Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA