Bisnis Jasa Ruang Pendingin Diusulkan Terbuka 100% untuk Asing

Angga Bratadharma    •    Senin, 30 Nov 2015 13:50 WIB
investasi
Bisnis Jasa Ruang Pendingin Diusulkan Terbuka 100% untuk Asing
Kepala BKPM Franky Sibarani (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: Satu lagi bidang usaha di panduan investasi yakni jasa ruang pendingan (cold storage) akan segera dibuka untuk asing. Langkah ini dilakukan guna menarik minat investasi dari asing ke sektor yang dinilai penting untuk mendukung prioritas industri maritim serta pengembangan perekonomian Indonesia di masa mendatang. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan pihaknya telah menerima usulan dari kementerian teknis yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kalangan pelaku usaha sektor pengolahan perikanan untuk membuka bidang usaha cold storage yang masuk di sub sektor perdagangan tersebut. 

"Dasar dari usulan untuk membuka sektor itu adalah guna menarik investasi asing langsung pada sektor industri pendukung sektor kelautan dan perikanan serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, dan transfer teknologi," ujar Franky, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (30/11/2015).

Dalam regulasi panduan investasi Perpres 39 Tahun 2014, bidang usaha cold storage masuk ke sub sektor perdagangan dengan pembatasan kepemilikan modal asing serta lokasi. Untuk wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali, maksimal kepemilikan asing 33 persen. Sedangkan untuk wilayah Indonesia timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku,dan Papua, maksimalnya 67 persen.

Upaya untuk membuka bidang usaha ini diharapkan dapat mendorong minat investasi dari investor asing. Bila mengacu pada perbandingan regulasi panduan investasi Perpres 36 Tahun 2010 dalam periode 25 Mei 2010-22 April 2014 yang belum mengatur batas kepemilikan saham asing di bidang usaha cold storage, tercatat masuknya investasi asing sebanyak lima proyek senilai USD72 juta.

"Nilai ini merosot drastis menjadi hanya dua proyek senilai USD5,3 juta dengan diberlakukannya Perpres 39 Tahun 2014 yang membatasi kepemilikan asing sebesar 33 persen di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali serta 67 persen untuk wilayah lainnya. Sementara, realisasi investasi PMDN dari bidang usaha tersebut hanya satu proyek senilai Rp3,1 miliar,” jelasnya.

Franky menambahkan usulan yang masuk adalah bidang usaha tersebut akan dibuka 100 peresn tanpa ada pembatasan terkait lokasi. "Jadi mau di Jawa, Sumatra dan Bali juga bisa 100 persen. Usulan kementerian teknis ini sejalan dengan usulan pelaku usaha dan asosiasi bisnis yang menyampaikan ke BKPM," pungkasnya.


(ABD)