Revisi UU KPK, DPR Fokus Empat Poin

M Rodhi Aulia, Al Abrar    •    Senin, 30 Nov 2015 14:58 WIB
revisi uu kpk
Revisi UU KPK, DPR Fokus Empat Poin
Fahri Hamzah. Foto: MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Revisi Undang-Undang tentang KPK masuk program legislasi nasional prioritas 2016. Ada empat poin di dalam UU KPK yang akan dibahas Dewan.

"Pertama, KPK harus ada pengawas; Kedua, KPK harus bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3); Ketiga, soal pengawasan atau aturan tentang penyadapan; dan terakhir soal penyidik apa boleh penyidik independen atau tidak," kata Wakil Ketua Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Fahri menegaskan, empat poin tersebut mutlak bagi KPK. Menurut Fahri, kinerja KPK bisa senantiasa di jalur penegakan hukum bila ada tim pengawas.

KPK harus punya kewenangan mengeluarkan SP3. Sebab, kata Fahri, kesalahan dalam penyidikan berpotensi dipaksa masuk ke penuntutan bila Komisi tak punya wewenang tersebut.

Politikus PKS itu juga menyampaikan kewenangan penyadapan oleh KPK juga harus diatur kembali. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menyatakan penyadapan harus diatur oleh UU atau setingkat UU.

Latar belakang penyidik juga harus diatur UU agar tidak lagi ada perdebatan apakah KPK bisa mengangkat penyidik independen atau tidak.

"Perlu digarisbawahi sejak rapat konsultasi dengan presiden, DPR tidak membahas revisi UU KPK kecuali pemerintah menyodorkan. Ini sodoran dari pemerintah," ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan, molornya jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK tidak ada kaitan dengan revisi UU KPK. "Kami tidak pernah mengaitkan itu," kata politikus PPP ini.


(TRK)