Pembelian Helikopter VVIP, JK: Harus Jelas Kegunaannya untuk Apa

Dheri Agriesta    •    Senin, 30 Nov 2015 15:15 WIB
helikopter
Pembelian Helikopter VVIP, JK: Harus Jelas Kegunaannya untuk Apa
Wapres Jusuf Kalla saat difoto di kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (24/7).--Foto: MI/Immanuel Antonius

Metrotvnews.com, Surabaya: Polemik rencana pembelian Helikopter jenis Agusta Westland AW101 buatan Italia terus mengemuka. Wakil Presiden Jusuf Kalla turut mengomentari kabar pembelian helikopter untuk very very important person (VVIP) itu. JK mengatakan, pembelian yang akan dilakukan harus jelas kegunaannya.

"Begini, setiap pembelian itu harus jelas kegunaannya, jelas untuk apa. Yang dimaksud angkutan VVIP cuma dua orang di Indonesia, cuma Presiden dan Wapres. Sedangkan helikopter itu sudah ada lima dan itu relatif baru," ungkap JK di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (30/11/2015).

Lagi pula lima helikopter Super Puma yang digunakan penumpang VVIP Presiden dan Wakil Presiden masih terbilang baru. JK membantah umur helikopter itu telah tua.

Dia mengatakan, umur sebuah helikopter diukur dengan melihat dua hal, tahun pembuatan dan jam terbang. Sementara lima helikopter itu memiliki jam terbang yang sangat jarang.

"Seperti dikatakan Pak Jokowi, Presiden paling banyak hanya sekali sebulan naik helikopter itu. Sedangkan saya sudah tiga bulan tidak pernah naik helikopter itu," kata JK.

JK menilai, niat untuk membeli helikopter anyar sangat berlebihan. Apalagi, dengan jumlah helikopter yang dimiliki pemerintah. "Padahal ada lima. Jadi kalau beli lagi tambahan itu berlebihan," kata JK.


Helikopter Agusta Westland AW101,--Foto: Dokumentasi/Agusta Westland

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan TNI AU berencana membeli tiga helikopter untuk VVIP. Pembelian helikopter sesuai dalam rencana strategis TNI AU periode 2015-2019.

Heli yang bakal dibeli jenis AgustaWestland AW101 yang dikembangkan perusahaan asal Inggris dan Italia. Bila dana mencukupi, helikopter bakal dipasang antipeluru, antijamming, antirudal dan lainnya.

Pengadaannya menjadi kontroversi, sebab PT Dirgantara Indonesia sebenarnya memproduksi helikopter dengan spesikasi serupa. Bahkan tercatat ada 32 Kepala Negara yang menggunakan helikopter VVIP made in Bandung, itu. Bukti pengakuan luar negeri terhadap produk nasional.

Pengadaan secara impor itu juga bertentangan dengan semangat mengutamakan hasil produksi dalam negeri. Impor hanya untuk produk yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan wajib ada alih teknologinya.


(MBM)