Kasus Novanto, MKD Bakal Datangi Presiden dan Wapres

Al Abrar    •    Senin, 30 Nov 2015 16:12 WIB
pencatut nama presiden
Kasus Novanto, MKD Bakal Datangi Presiden dan Wapres
Anggota MKD Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding,--Foto: MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini bakal menyusun agenda pemanggilan saksi-saksi terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Rencananya, pihak pertama yang dipanggil adalah Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pengadu.

"Ini seperti yang sudah diatur dalam hukum acara kami, yang pertama didengar tentu pihak pengadu, kemudian kami mendengarkan pihak teradu," kata anggota MKD Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Senin (30/11/2015).

Selain memanggil pengadu dan teradu, pihaknya juga bakal mengundang saksi-saksi. Antara lain pihak-pihak yang ikut dalam pertemuan tersebut. Kemudian orang yang disebut dalam percakapan itu.

"Selanjutnya baru saksi-saksi," kata politikus Hanura itu.

Sementara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak yang dicatut tidak akan dipanggil. MKD merencanakan untuk menemui keduanya.

"Nanti kami yang akan mendatangi Presiden dan Wapres sebagai bagian dari penghormatan, kalau memang mereka perlu didengar keterangannya," ujar Sudding.

Pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait kasus yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto ke MKD dengan dugaan meminta saham ke PT Freeport Indonesia sudah berjalan dua pekan. Ada dugaan kasus tersebut diulur-ulur agar Novanto bebas dari sanksi.

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, keberadaan anggota MKD baru dari Golkar dapat dipastikan mendukung Novanto agar bebas dari kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Hasil riset kecil-kecilan yang pernah dibuat Lucius dengan melihat pernyataan orang baru MKD terkesan kuat membela Novanto. Mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk menghindarkan proses di MKD agar Novanto selamat. Salah satunya mencegah kemungkinan pembentukan panel MKD.

"Karena kalau panel MKD dibentuk, akan lebih sulit lagi dikontrol Novanto. Sebab akan ada kehadiran tokoh-tokoh dari luar. Makanya Golkar menyiapkan jangkar dengan mendudukkan orang-orang yang bisa menguntungkan Novanto, melepaskan dia dari sanksi terberat yang bisa saja dia terima," ujar Lucius, Minggu 29 November.


(MBM)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

6 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA