APBD 2016 Telat Disahkan, Taufik: DPRD Tak Kena Sanksi

Intan fauzi    •    Senin, 30 Nov 2015 16:39 WIB
apbd dki 2016
APBD 2016 Telat Disahkan, Taufik: DPRD Tak Kena Sanksi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik (kiri). (Foto:Antara/Teresia May)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terancam sanksi berupa penundaan gaji selama enam bulan jika APBD DKI 2016 tidak diserahkan tepat waktu. Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik memastikan sanksi tidak belaku untuk anggota Dewan.
 
"Tidak (kena sanksi). Yang melakukan perubahan itu siapa? Yang diberi sanksi yang buat telat," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).
 
Taufik merasa Dewan tidak membuat pengesahan APBD 2016 molor. Tim badan anggaran dikalim sudah bekerja semaksimal mungkin. "Di undang-undang siapa yang buat itu terlambat. DPRD selalu kerja sesuai jadwal. Hari ini harusnya APBD 2016 diparipurnakan. Kalau ini (KUAPPAS)-nya diubah-ubah terus tidak bisa disahkan," jelasnya.
 
Taufik pastikan pihak yang membuat pengesahan APBD DKI terlambat akan diberikan sanksi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri), pihak tersebut tak digaji selama enam bulan. "Tidak digaji enam bulan," ujarnya.
 
Seperti diketahui, nota kesepahaman KUA-PPAS 2016 antara Gubernur dan DPRD DKI harusnya dilakukan Jumat 26 November, dilanjutkan dengan paripurna Rancangan APBD pada Senin 23 November dan APBD DKI 2016 disahkan melalui paripurna pada 30 November. Namun Ahok baru menyerahkan KUA-PPAS kepada DPRD hari ini dengan alasan perlu melakukan verifikasi ulang.


(FZN)