Metrotvnews.com, Surabaya: Wakil Presiden Jusuf Kalla khawatir niat pembelian helikopter Augusta pabrikan Italia hanya menimbulkan masalah bagi pemerintah, seperti dialami India dua tahun silam. Pemerintah harus bijak membelanjakan uang rakyat.
JK menceritakan, sebuah skandal pembelian helikopter Augusta pabrikan Italia pernah terjadi di India. Saat itu, pemerintah India berniat membeli helikopter dengan harga mahal.
Menurut JK, menteri, panglima, dan direktur utama yang terlibat dalam pembelian capung besi itu masuk penjara dua tahun lalu. Mereka dianggap terlibat korupsi.
Heli jenis AgustaWestland AW101 yang diincar TNI AU untuk VVIP.The Billionaire Shop
"Anda boleh cek di India skandal heli," kata JK di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (30/11/2015).
JK mengatakan, pemerintah harus hati-hati soal rencana pembelian helikopter dari Italia. Dia cemas heli yang hendak dibeli Indonesia adalah buangan dari India.
JK pun meminta rencana pembelian pesawat baru ini dievaluasi. Pemerintah tak boleh berlebihan memanfaatkan uang rakyat. "Uang rakyat loh yah. Hati-hati pakai uang rakyat," tegas JK.
JK menilai, niat untuk membeli helikopter anyar sangat berlebihan. "Padahal ada lima. Jadi kalau beli lagi tambahan itu berlebihan," JK menjelaskan.
Heli jenis AgustaWestland AW101.Militaryfactory
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan TNI AU berencana membeli tiga helikopter untuk 'Very Very Important person' (VVIP). Pembelian heli sesuai rencana strategis TNI AU periode 2015-2019.
Heli yang diincar jenis AgustaWestland AW101 yang dikembangkan perusahaan asal Inggris dan Italia. Bila dana mencukupi, helikopter bakal dipasang antipeluru, antijamming, antirudal, dan lainnya.
Pengadaannya menjadi kontroversi, sebab PT Dirgantara Indonesia sebenarnya memproduksi helikopter dengan spesikasi serupa. Bahkan tercatat ada 32 kepala negara yang menggunakan helikopter VVIP made in Bandung tersebut.
Rencana import heli juga bertentangan dengan semangat mengutamakan hasil produksi dalam negeri. Impor hanya untuk produk yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan wajib ada alih teknologinya.
Perakitan heli jenis Superpuma SA 332 C1A dan Cougar E725 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI).ANT/Novrian Arbi
(ICH)
Belajar Penuhi Kebutuhan Helikopter Indonesia dari Kasus AW 101
Pembelian helikopter AW 101 sempat menuai kontroversi di Tanah Air. Presiden Joko Widodo meminta pembelian itu dibatalkan dan meng…
Marinir AS Uji Coba Helikopter Swakemudi
Kendaraan swakemudi bukan lagi hal asing dan semakin sering terlihat di sejumlah negara maju. Kini ada juga pesawat terbang otonom…
Mengenal Heli Tempur Baru Milik TNI AD
Helikopter tempur yang memiliki kecepatan maksimum 279 kilometer/jam ini nantinya akan dirakit dan diuji terbang. Seperti apa kira…
Setelah menyelesaikan pembangunan jalur kereta ke Bandara Soekarno-Hatta dan segera beroperasi, akan muncul transportasi lainnya s…
KPK dipastikan menghadiri sidang.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
