idEA Setuju Pemerintah Tarik Pajak Iklan di Media Sosial

Eko Nordiansyah    •    Senin, 30 Nov 2015 17:59 WIB
pajak
idEA Setuju Pemerintah Tarik Pajak Iklan di Media Sosial
Facebook paksa karyawannya gunakan Android. (AFP PHOTO / KAREN BLEIER ).

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) setuju jika pemerintah menerapkan pajak bagi pemasangan iklan di media sosial (medsos). Pasalnya, mereka lebih memilih membayar pajak iklan di media sosial untuk kas negara.

"Setuju (penerapan pajak iklan di media sosial). Kita sangat mendukung kalau kita bayar pajak kita, dibayarnya ke negara sendiri," ujar Ketua idEA Daniel Tuniwa ditemui di Menara BCA, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).

Dirinya menambahkan, keuntungan membayar pajak di dalam negeri karena uangnya akan digunakan untuk kemajuan negeri sendiri.

"Kalau bayar di sini kita lebih senang karena uangnya lari ke Indonesia juga. So, kalau pemerintah menuju ke arah sana kita dukung, kita tunggu malah," terangnya.

Sayangnya, lanjut Daniel, iklan di medsos merupakan sarana beriklan paling efektif bagi pelaku e-commerce mengingat kemajuan pesat pengguna media sosial di Indonesia.

Meskipun di sisi lain para pemiliki medsos tadi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta kantor perwakilan di Indonesia.

"Unfortunately media-media itu paling efektif (untuk iklan), karena tidak punya NPWP dan kantor perwakilan di Indonesia. Jadi standar kita bayar pajak lebih mahal dari holding tax segala macam, kita kesal juga," pungkas dia.

Sebelumnya wacana pajak bagi media sosial muncul karena adanya potensi pajak yang besar dari iklan di medsos seperti Facebook, Twitter. Wacana ini dikeluarkan untuk menggenjot alternatif pendapatan dari sektor yang selama ini luput dari kewajibannya membayar pajak ke pemerintah.


(SAW)