Metrotvnews.com, Jakarta: Penanganan kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden di Mahkamah Kehormatan Dewan masih berlangsung. Belum jelas ujungnya. Kini Fraksi Golkar justru menggulirkan pembentukan panitia khusus Freeport.
Menurut Golkar, pansus diperlukan untuk membongkar kasus pencatutan nama dan permintaan saham oleh terduga Ketua DPR Setya Novanto terkait jasa perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Anggota MKD dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan, usulan pembentukan pansus Freeport tidak bisa diterima. Karena itu langkah untuk menghentikan proses penyelidikan di MKD.
"Itu salah satu upaya untuk menghentikan proses," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Sudding tak mempermasalahkan anggota dewan yang mengusulkan pembentukan pansus Freeport itu. Yang terpenting usulan tersebut bukan dari anggota MKD, dan tidak diusulkan dalam rapat internal.
Sudding menegaskan akan menolak usulan itu jika diutarakan dalam sidang pleno hari ini. Sebab, kata dia, tidak ada aturan dalam tata beracara agar MKD bisa mengeluarkan rekomendasi pembentukan pansus.
"Enggak perlu menggeser proses di MKD untuk pembentukan pansus," ujar Suding.
Pada kesempatana yang sama, Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir mendukung wacana pembentukan pansus Freeport. Kahar berharap adanya pansus dapat menyelesaikan permasalahan di tubuh Freeport secara keseluruhan.
"Kalau mau selidiki, buka pansus. Sampai celana kolor bisa dilihat. Pansus kan penyelidikan," kata Kahar yang baru saja diresmikan sebagai pimpinan MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kahar mengaku wacana tersebut sempat diungkapkan rekannya sesama politikus dari Partai Golkar yang juga anggota MKD baru, Ridwan Bae. Tapi ia membantah wacana pembentukan itu perintah fraksi atau partai.
"Belum ada arahan," ujar dia singkat.
Dalam kesempatan terpisah, Ridwan Bae menginginkan pembentukan Pansus Freeport. Sebagaimana harapan publik agar pengusutan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dilakukan terbuka, Ridwan berharap pengusutan dilakukan melalui pansus terlebih dahulu.
Dari sana akan terlihat siapa saja pejabat yang bermain mata terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk kepentingan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. MKD baru bisa bersikap, apakah memutuskan Novanto bersalah atau tidak pascaputusan pansus tersebut.
"Kalau pansus menemukan pak Novanto bersalah, dengan sendirinya akan habis pak Novanto. Kalau dia benar, dia terbela dengan sendirinya," kata dia.
(MBM)
Akom harus menerima dengan lapang dada keputusan partai yang mencopotnya dari jabatan Ketua DPR.
Posisi Ketua DPR bakal dikembalikan kepada Setya Novanto yang kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
MKD tidak pernah sekali pun memutuskan Novanto bersalah. Bahkan dalam rapat pengajuan PK kasus Novanto yang digelar MKD mene…
Kalla mengingatkan, Setya mundur karena kasus 'Papa Minta Saham'.
Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sadapan yang dilakukan mantan Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin merupakan …
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
