Metrotvnews.com, Jakarta: Penanganan kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden di Mahkamah Kehormatan Dewan masih berlangsung. Belum jelas ujungnya. Kini Fraksi Golkar justru menggulirkan pembentukan panitia khusus Freeport.
Menurut Golkar, pansus diperlukan untuk membongkar kasus pencatutan nama dan permintaan saham oleh terduga Ketua DPR Setya Novanto terkait jasa perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Anggota MKD dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan, usulan pembentukan pansus Freeport tidak bisa diterima. Karena itu langkah untuk menghentikan proses penyelidikan di MKD.
"Itu salah satu upaya untuk menghentikan proses," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Sudding tak mempermasalahkan anggota dewan yang mengusulkan pembentukan pansus Freeport itu. Yang terpenting usulan tersebut bukan dari anggota MKD, dan tidak diusulkan dalam rapat internal.
Sudding menegaskan akan menolak usulan itu jika diutarakan dalam sidang pleno hari ini. Sebab, kata dia, tidak ada aturan dalam tata beracara agar MKD bisa mengeluarkan rekomendasi pembentukan pansus.
"Enggak perlu menggeser proses di MKD untuk pembentukan pansus," ujar Suding.
Pada kesempatana yang sama, Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir mendukung wacana pembentukan pansus Freeport. Kahar berharap adanya pansus dapat menyelesaikan permasalahan di tubuh Freeport secara keseluruhan.
"Kalau mau selidiki, buka pansus. Sampai celana kolor bisa dilihat. Pansus kan penyelidikan," kata Kahar yang baru saja diresmikan sebagai pimpinan MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kahar mengaku wacana tersebut sempat diungkapkan rekannya sesama politikus dari Partai Golkar yang juga anggota MKD baru, Ridwan Bae. Tapi ia membantah wacana pembentukan itu perintah fraksi atau partai.
"Belum ada arahan," ujar dia singkat.
Dalam kesempatan terpisah, Ridwan Bae menginginkan pembentukan Pansus Freeport. Sebagaimana harapan publik agar pengusutan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dilakukan terbuka, Ridwan berharap pengusutan dilakukan melalui pansus terlebih dahulu.
Dari sana akan terlihat siapa saja pejabat yang bermain mata terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk kepentingan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. MKD baru bisa bersikap, apakah memutuskan Novanto bersalah atau tidak pascaputusan pansus tersebut.
"Kalau pansus menemukan pak Novanto bersalah, dengan sendirinya akan habis pak Novanto. Kalau dia benar, dia terbela dengan sendirinya," kata dia.
(MBM)
Akom harus menerima dengan lapang dada keputusan partai yang mencopotnya dari jabatan Ketua DPR.
Posisi Ketua DPR bakal dikembalikan kepada Setya Novanto yang kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
MKD tidak pernah sekali pun memutuskan Novanto bersalah. Bahkan dalam rapat pengajuan PK kasus Novanto yang digelar MKD mene…
Kalla mengingatkan, Setya mundur karena kasus 'Papa Minta Saham'.
Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sadapan yang dilakukan mantan Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin merupakan …
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Almarhum Siti Hartinah alias Ibu Tin, Istri Presiden Soeharto yang tidak suka ASN melakukan poligami.
Negara hanya menanggung tunjangan satu istri.
Pembubaran untuk menyelesaikan masalah dualisme kewenangan dalam pengambilan kebijakan di Batam.
Indonesia memasang target penurunan emisi 29 persen tanpa syarat hingga 49 persen bersyarat pada 2030.
Poligami menyengsarakan perempuan.
Penulis surat mengatasnamakan OPM tak diketahui.
PSI siapkan tujuh langkah di parlemen demi kesetaraan dan keadilan perempuan Indonesia.
Surabaya terasa semakin penting karena kota Surabaya menjadi benteng Islam moderat san kaum nasionalis Indonesia.
Perempuan Indonesia dinilai menjadi target para entrepreneur kebencian menjelang Pemiliu 2019.
Politikus Gerindra meminta evaluasi menyeluruh terkait pengamanan data-data kependudukan.
Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…
