Metrotvnews.com, Jakarta: Penanganan kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden di Mahkamah Kehormatan Dewan masih berlangsung. Belum jelas ujungnya. Kini Fraksi Golkar justru menggulirkan pembentukan panitia khusus Freeport.
Menurut Golkar, pansus diperlukan untuk membongkar kasus pencatutan nama dan permintaan saham oleh terduga Ketua DPR Setya Novanto terkait jasa perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Anggota MKD dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan, usulan pembentukan pansus Freeport tidak bisa diterima. Karena itu langkah untuk menghentikan proses penyelidikan di MKD.
"Itu salah satu upaya untuk menghentikan proses," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Sudding tak mempermasalahkan anggota dewan yang mengusulkan pembentukan pansus Freeport itu. Yang terpenting usulan tersebut bukan dari anggota MKD, dan tidak diusulkan dalam rapat internal.
Sudding menegaskan akan menolak usulan itu jika diutarakan dalam sidang pleno hari ini. Sebab, kata dia, tidak ada aturan dalam tata beracara agar MKD bisa mengeluarkan rekomendasi pembentukan pansus.
"Enggak perlu menggeser proses di MKD untuk pembentukan pansus," ujar Suding.
Pada kesempatana yang sama, Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir mendukung wacana pembentukan pansus Freeport. Kahar berharap adanya pansus dapat menyelesaikan permasalahan di tubuh Freeport secara keseluruhan.
"Kalau mau selidiki, buka pansus. Sampai celana kolor bisa dilihat. Pansus kan penyelidikan," kata Kahar yang baru saja diresmikan sebagai pimpinan MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kahar mengaku wacana tersebut sempat diungkapkan rekannya sesama politikus dari Partai Golkar yang juga anggota MKD baru, Ridwan Bae. Tapi ia membantah wacana pembentukan itu perintah fraksi atau partai.
"Belum ada arahan," ujar dia singkat.
Dalam kesempatan terpisah, Ridwan Bae menginginkan pembentukan Pansus Freeport. Sebagaimana harapan publik agar pengusutan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dilakukan terbuka, Ridwan berharap pengusutan dilakukan melalui pansus terlebih dahulu.
Dari sana akan terlihat siapa saja pejabat yang bermain mata terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk kepentingan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. MKD baru bisa bersikap, apakah memutuskan Novanto bersalah atau tidak pascaputusan pansus tersebut.
"Kalau pansus menemukan pak Novanto bersalah, dengan sendirinya akan habis pak Novanto. Kalau dia benar, dia terbela dengan sendirinya," kata dia.
(MBM)
Akom harus menerima dengan lapang dada keputusan partai yang mencopotnya dari jabatan Ketua DPR.
Posisi Ketua DPR bakal dikembalikan kepada Setya Novanto yang kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
MKD tidak pernah sekali pun memutuskan Novanto bersalah. Bahkan dalam rapat pengajuan PK kasus Novanto yang digelar MKD mene…
Kalla mengingatkan, Setya mundur karena kasus 'Papa Minta Saham'.
Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sadapan yang dilakukan mantan Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin merupakan …
Di Singapura banyak dijumpai bangunan bergaya futuristik, bermacam-macam tempat wisata, sekaligus su…
Jika seseorang menganut pola hidup tidak sehat, maka kadar kolesterol jahat (LDL) akan meningkat.
JK pastikan peraturan soal dana kelurahan segera dibuat.
Kepala Negara menekankan dana kelurahan diberikan untuk kebaikan masyarakat.
Sekjen DPR Indra Iskandar menilai, tidak ada masalah bila anggota parlemen kembali mendaftar tanpa harus mengundurkan diri. Bila, …
Munculnya usulan dana kelurahan, kata dia, juga tak tiba-tiba. Pembahasan dana kelurahan ini sudah sejak awal 2017.
Rizal Ramli menyebut ada dugaan korupsi di impor pangan.
Presiden Jokowi dinilai berhasil mengubah pola pertumbuhan ekonomi.
Jajaran Presiden Joko Widodo masih menyatukan suara dalam pembentukan regulasi ini.
Pemerintah menyatukan suara soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.
Syaikhu belum berniat datang ke Prasetio.
Partai NasDem tak sepakat dengan wacana pemasangan kaca antipeluru di gedung DPR.
Hakim Yanto menyebut, Irvanto memang berhak membantah keterangan para saksi. Namun demikian, Ir…
