Terkait Anggaran DKI, Banggar Tak Sepakat dengan Ketua DPRD

Intan fauzi    •    Selasa, 01 Dec 2015 12:11 WIB
apbd dki 2016
Terkait Anggaran DKI, Banggar Tak Sepakat dengan Ketua DPRD
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Gubernur DKi Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat. (Foto: Antara/Teresia May)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Anggaran DPRD DKI tidak sepakat dengan kebijakan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang ingin memeriksa ulang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 dari nol. Banggar tidak ingin membahas anggaran yang tidak berubah.
 
Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik optimistis pembahasan APBD DKI 2016 rampung sebelum akhir tahun. "Kalau kita mau kebut bisa pertengahan Desember selesai. Sabtu tetap masuk kita pakai buat bahas anggaran," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).
 
Pengesahan APBD DKI 2016 dikhawatirkan molor karena ada perubahan dalam KUA-PPAS yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi juga menuturkan pembahasan  harus dibahas lagi dari nol. Sebab banyak sekali temuan anggaran yang tidak sesuai.
 
"Kami tidak sepakat kalau dari nol itu dari ulang. Penyisiran bisa lebih cepat kalau kita bahas yang diubah saja. Kemarin sebenarnya sudah siap disahkan. Mata anggaran yang tidak berubah tidak perlu dibahas lagi," jelas Taufik.
 
Badan Anggaran akan memanggil kembali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang anggarannya mengalami perubahan. Taufik memastikan APBD DKI tetap Rp66 triliun meski terjadi pemotongan anggaran di beberapa SKPD. "Tetap kok (Rp 66 triliun), hanya geser anggaran saja, tidak mengurangi nominal," ujar politikus Gerindra itu.
 
Dalam pembahasan kembali KUA-PPAS, Taufik juga yakin tidak ada lagi eksekutif yang bandel. "Yang mengajukan seluruh program itu eksekutif," kata Taufik.
 
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio membentuk tim auditor independen untuk memeriksa draf KUA-PPAS DKI 2016. Tim itu menemukan anggaran siluman senilai Rp 1,88 triliun.


(FZN)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA