Kejagung: Setya Novanto Terindikasi Korupsi

Tri Kurniawan    •    Selasa, 01 Dec 2015 14:02 WIB
pencatut nama presiden
Kejagung: Setya Novanto Terindikasi Korupsi
Ketua DPR Setya Novanto di Sekretariat Forum Pemred, Jakarta, Senin 23 November 2015. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPR Setya Novanto terindikasi korupsi. Kejaksaan Agung sedang memeriksa rekaman pembicaraan diduga Novanto dengan Direktur PT Freeport Indonesia (PT FI) Maroef Sjamsuddin.

"Kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Kami merespon apa yang tersebar luas di masyarakat," kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo kepada Metrotvnews.com, Selasa (1/12/2015).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah mengatakan, indikasi Novanto korupsi saat berbicara dengan Maroef. Kejaksaan Agung juga akan menguji apakah benar isi rekaman yang diserahkan Kementerian ESDM ke Mahkamah Kehormatan Dewan adalah suara Novanto.

Menurut Arminsyah, sejauh ini rekaman pembicaraan diduga Novanto dan Maroef yang beredar di publik belum seluruhnya. "Tapi dari pembicaraan singkat itu ada indikasi memanfaatkan perpanjangan kontrak (PT FI) untuk memperoleh keuntungan," ujar dia.

Dalam rekaman pembicaraan, orang yang diduga Novanto meminta saham ke PT FI dengan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kejaksaan akan merumuskan, apakah saham itu dibeli untuk Presiden dan Wapres atau untuk Novanto pribadi.

"Dari pembicaraan, ada rumusan keinginan untuk berbuat yang tidak sesuai. Sesuatu perbuatan yang mengarah ke korupsi," tegas Arminsyah.

Novanto memang belum menerima apa pun dari PT FI. Tapi dari pembicaraannya dengan Maroef, Novanto bisa dikategorikan mencoba atau pemufakatan korupsi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Korupsi ada unsur pemufakat korupsi.

Arminsyah tidak mau menjelaskan bukti apa yang sudah dipegang Kejaksaan Agung. "Yang jelas sekarang kami sedang mendalami rekaman itu," kata dia.

Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan pertemuan Novanto dengan Maroef di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, pada 8 Juni ke MKD. Dalam pertemuan itu, Novanto diduga meminta saham ke PT FI dengan menjual nama Presiden dan Wapres. Hadir dalam pertemuan itu pengusaha M. Riza Chalid.


Sudirman Said seusai melaporkan Setya Novanto ke MKD. Antara Foto

Laporan Sudirman pada 16 November menyertakan transkrip pembicaraan Novanto dan Maroef. Pada 18 November, Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu menyerahkan bukti rekaman pembicaraan diduga Novanto dengan Maroef.

Permintaan saham diduga untuk memuluskan perpanjangan kontrak karya PT FI di Indonesia yang akan berakhir pada 2021. Hubungan pemerintah Indonesia dengan PT FI memang sedang rumit.

PT FI ingin pemerintah segera memperpanjang kontrak karya. Sementara berdasarkan undang-undang, keputusan perpanjangan kontrak karya baru bisa dilakukan pada 2019.

Pemerintah juga mengajukan syarat bila PT FI ingin perpanjangan kontrak karya. Tahun ini, PT FI harus mendivestasi 10,64 persen saham. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham dan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.


Aktivis Koalisi Berantas Mafia Parlemen mendesak Setya Novanto mundur, Minggu 29 November 2015. Foto: MI/Susanto

Sesuai UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, PT FI harus membangun smelter di Indonesia. Pemerintah sempat memberi dispensasi kepada PT FI terkait ini. Pemerintah ingin PT FI membangun smelter di Papua. Lewat negosiasi alot, PT FI akhirnya mau dan akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

Pemerintah juga meminta kenaikan royalti. Akhirnya disepakati, royalti tembaga naik dari 3,5 persen menjadi empat persen, emas naik dari satu persen menjadi 3,75 persen, dan royalti perak naik dari satu persen menjadi 3,25 persen.

Saat ini, penyelidikan dugaan pelanggaran etika oleh Novanto masih berlangsung di MKD. Menurut Arminsyah, pihaknya juga memantau proses di MKD.


(TRK)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

6 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA