Ridwan Bae Bantah Mengulur Penetapan Sidang Setnov

Githa Farahdina    •    Selasa, 01 Dec 2015 15:49 WIB
pencatut nama presiden
Ridwan Bae Bantah Mengulur Penetapan Sidang Setnov
Anggota MKD Fraksi Golkar Ridwan Bae. (Foto:ANTARA/Saptono)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae membantah pihaknya sengaja mengulur penetapan sidang kasus Ketua DPR Setya Novanto. Ridwan menyebut perbedaan pendapat justru datang dari Anggota MKD lama.

"Ada lah orang yang ikut dalam sidang 24 November. Para anggotanya," kata Ridwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Ridwan menjelaskan, memang tidak ada pimpinan sidang yang mengatakan adanya keputusan penjadwalan agenda kegiatan. Sebagian anggota yang ikut pun menyatakan penjadwalan belum ada karena persoalan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia ini belum tuntas.

Verifikasi rekaman dinyatakan belum tuntas. MKD masih membutuhkan penguatan baik secara administratif dan material. "Dan kami yang baru masuk, tertarik melihat itu," tambah dia.

Salah satu contoh konkret yang pada akhirnya memunculkan perdebatan, tambah Ridwan, penyusunan jadwal yang tak sesuai prosedur. Penyusunan seharusnya dilakukan unsur pimpinan. Namun dalam kasus ini, penyusunan hanya dilakukan satu orang pimpinan bersama staf dan dinyatakan sah dalam sidang keputusan, Selasa 24 November.

"Katanya kami (MKD) sudah rapat pimpinan. Mana mungkin begitu kan. Pimpinan ada empat orang. Minimal pimpinan tiga orang. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang terjadi," jelas dia.

Ridwan meyakinkan, Golkar hanya mengejar bagaimana MKD melahirkan keputusan berdasarkan landasan yang benar dan tak cacat hukum.

Apabila dipaksakan, tambah Ridwan, pengusutan kasus ini dimulai dengan cara dipaksakan. Ia mengusulkan MKD memperbaiki terlebih dahulu sebelum memulai proses sidang dan pemanggilan saksi. Untuk itu, verifikasi menjadi keniscayaan.


(MEL)