Mengembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan

Misbahol Munir    •    Selasa, 01 Dec 2015 16:35 WIB
kejaksaan agung
Mengembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan
Suasana pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang bertema Restorasi Hukum: Inisiatif Kejaksaan Agung di Gedung Media Group, Jakarta, Selasa (1/12).--Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Pandangan miring acapkali menimpa Kejaksaan Agung. Stereotip itu terbentuk lantaran Kejaksaan dinilai tidak optimal melakukan tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak hukum. 

Jaksa Agung HM Prasetyo tak memungkiri lembaganya tengah menjadi sorotan dan mengalami penurunan kepercayaan publik. Namun, pandangan Kejaksaan tak optimal bekerja tak sepenuhnya benar. Pasalnya, penanganan tindak pidana korupsi misalnya, baik penyidikan maupun penuntutan, tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan. 

Penilaian negatif juga karena beberapa kasus hangat jadi perhatian publik. Seperti kasus dugaan jaksa yang dituding menerima suap dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait gratifikasi bantuan sosial yang tengah ditangani Kejaksaan. 

Anggapan miring ini juga tak lepas dari berbagai pemberitaan di media massa yang menilai Kejaksaan tidak transparan dalam menegakkan hukum. "Pers membuat ketidakpercayaan publik. Lebih parah lagi opini buruk itu membuat kejaksaan yang dinilai tidak transparan dan tidak menegakkan hukum," ujar HM Prasetyo dalam acara Focus Group Discussion yang digelar Media Research Center (MRC) yang bertemakan 'Restorasi Hukum: Inisiatif Kejaksaan, di Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (1/12/2015).  

Menurut Prasetyo, mestinya media berperan membangun opini agar masyarakat tidak putus asa terhadap lembaga penegak hukum, terutama Kejaksaan. Kejaksaan bila belakangan ini tidak banyak mengungkap kasus ke publik karena tengah mengelola penegakan hukum agar lebih baik. Bagi Prasetyo, pengungkapan informasi ke publik justru bisa menghambat terhadap penanganan perkara. 


Jaksa Agung HM Prasetyo (kanan) didampingi Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan menjadi pembicara utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertema Restorasi Hukum: Inisiatif Kejaksaan Agung di Gedung Media Group, Jakarta, Selasa (1/12/2015),--Foto: MI/Arya Manggala.

"Pengelolaan meliputi kepekaan, sensitifitas terhadap tuntuan masyarakat. Sementara soal informasi Kejaksaan, alat bukti kerahasiaan sebab penginformasian itu bisa menghambat penanganan perkara," tegas Prasetyo.

Acara ini dihadiri 34 narasumber. Mereka hakim Mahkamah Agung Topane Gayus Lumbuun, M Guntur Hamzah, Andi Hamzah, Satya Arinanto, advokat Jamin Ginting, Maruarar Siahaan, Luhut MP Pangaribuan, Sadiman, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Arminsyah, advokat sekaligus kader Partai Demokrat Denny Kailimang, dan Widyo Pramono. 

Hadir pula anggota Komisi III Fraksi PKS M Nasir Djamil, Adi Toegarisman, Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F. Sompie, dan narasumber lainnya.

Menurut Prasetyo, ada beberapa faktor yang membuat Kejaksaan mengalami penurunan kepercayaan publik. Antara lain anggaran penanganan perkara yang minim. "Tidak mendapat anggaran memadai. Terbatas anggaran penanganan perkara. Sistem penegakan masih formalitas karena tidak diberi wewenang pemeriksaan tambahan," ujar Prasetyo.

Melalui FGD, Prasetyo berharap ada berbagai masukan. Agar Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, bisa kuat kembali.


(MBM)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

28 minutes Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA