Kahar Muzakir Minta Kasus Novanto Ditutup

Githa Farahdina    •    Selasa, 01 Dec 2015 16:35 WIB
pencatut nama presiden
Kahar Muzakir Minta Kasus Novanto Ditutup
Kahar Muzakir saat diperiksa KPK----MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Kahar Muzakir meminta kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto ditutup. Kolega Novanto sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengutarakan itu dalam rapat Mahkamah.

Keinginan Kahar itu dingkap anggota MKD dari Fraksi NasDem Akbar Faizal. "Pak Kahar Muzakir minta kasus ditutup dan mendapat pembenaran dari anggota Golkar lain," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).

Meski sudah diutarakan dan dapat dukungan dari anggota MKD dari Fraksi Golkar, keinginan Kahar belum mendapat dukungan dari anggota lain MKD. Anggota lain, kata Akbar, masih meributkan masalah verifikasi dan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor. Akbar menyayangkan sikap ini. Menurutnya, hal-hal administratif tak perlu dipermasalahkan.

"Saya jujur saja tidak nyaman dengan ini," terang anggota Komisi III DPR ini.

Akbar khawatir, MKD akhirnya menggunakan sistem voting untuk mengambil keputusan soal sidang Novanto. Hasil voting yang tak sesuai keinginan masyarakat bisa membahayakan.

"Kalau tiba-tiba banyak menyatakan case closed, bahaya. Mau apa coba?" tambah dia.

Kahar Muzakir yang keluar dari ruang sidang Mahkamah dengan pengawalan ketat polisi tak mau berbicara. Ia bahkan mencoba menghindari wartawan.

"Tidak ada komentar, itu rapat tertutup. Saya memberi keterangan di dalam," kata Kahar.


Kahar Muzakir di sidang Rusli Zainal (Ant.FB Anggoro)

Kahar dikenal dekat dengan Novanto. Kahar juga dikenal lantaran diduga terlibat dalam dugaan korupsi yang dilakukan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau, yang tersandung tiga kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat kasus ini disidik, Kahar kerap bolak-balik diperiksa penyidik KPK.

Dugaan keterlibatan Kahar dibuktikan di pengadilan. Dalam surat dakwaan terhadap Rusli, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Kahar yang kala itu merupakan anggota Badan Anggaran DPR meminta uang "gondrong" sebesar US$1,7 juta dalam kasus suap PON XVIII Riau.

Permintaan itu diajukan Kahar lewat mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas. Duit diminta untuk pengurusan usulan anggaran PON Riau dari dana APBN. Menurut Jaksa Riyono, duit US$1,7 juta itu adalah bagian enam persen dari pengurusan anggaran sebesar Rp290 miliar.

Lukman memberikan duit supaya Badan Anggaran DPR menyepakati pengajuan tambahan anggaran buat PON Riau dari APBNP 2012 dapat disetujui. Dalam kasus ini pula, kedekatan antara Kahar Muzakir dengan Setya Novanto terungkap. Novanto yang kala itu menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar disebut dalam dakwaan Rusli sebagai orang yang menyarankan Lukman Abbas menghubungi Kahar saat mengurus usulan penambahan anggaran tersebut.

Isi surat dakwaan kemudian dibenarkan Lukman Abbas dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Riau, 9 Januari 2014. Lukman yang menjadi saksi buat terdakwa Rusli Zainal menerangkan, awal mula kasus penyuapan ke anggota DPR terjadi sekitar Januari 2012. Saat itu dirinya diajak Rusli Zainal ke kantor DPR di Senayan.

Namun, Kahar menampik menerima suap. "Saya tidak pernah terima uang," kata Kahar saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Riau, Kamis 30 Januari 2014.


(TII)