Optimisme di Tengah Dinamika Politik 2016

   •    Selasa, 01 Dec 2015 16:45 WIB
joko widodo
Optimisme di Tengah Dinamika Politik 2016
Ikrar Nusa Bhakti. (foto: MI/Susanto).

Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik-LIPI


SUATU hal yang menakjubkan bahwa hasil poling peserta pada DBS Asian Insight Conference 2015 yang diselenggarakan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, 24 November 2016, menjelaskan sekitar 80% dari lebih dari 900 orang yang hadir menyatakan optimistis bahwa pada 2016 situasi ekonomi dan politik Indonesia akan jauh lebih baik ketimbang 2015.

Hal yang juga menarik ialah sebagian peserta juga menyatakan bahwa berbagai pungutan liar masih menjadi kendala utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia.

Mereka juga berharap bahwa dinamika politik pada 2016 jangan sampai mengganggu kinerja ekonomi pemerintah dan swasta.

Apa yang diungkapkan di atas merupakan harapan yang didambakan seluruh bangsa Indonesia.

Kita memang sudah memasuki tahap konsolidasi demokrasi.

Kita bangsa Indonesia tentunya memiliki harapan besar dan bahkan optimisme yang sangat kuat bahwa tahun esok akan lebih baik daripada tahun ini.

Dalam kaitan itu, kedewasaan para politikus dalam melakukan manuver-manuver politik, baik di gedung MPR/DPR/DPD RI di bilangan Senayan, Jakarta, atau di luar gedung itu, harus lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan mengesampingkan kepentingan individu atau kelompok, sesuatu yang hingga kini masih merupakan utopia dalam politik Indonesia.

Bila kita kembali menoleh ke belakang ke paruh kedua 2014 dan keseluruhan 2015, kita menyaksikan betapa partai-partai politik, baik sendiri-sendiri atau di dalam koalisinya masing-masing, lebih mengutamakan kepentingan sendiri dan kelompok ketimbang kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Dalam setiap sepak terjang dan manuver politik para politikus, kalimat yang terucap selalu demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, tapi kenyataannya mereka hanya mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Dua contoh paling konkret untuk menunjang betapa menipisnya sikap kenegarawanan politisi tampak pada proses legislasi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) serta UU Pilkada.

DPR RI hasil pemilu legislatif 2009-2014 yang kebetulan dikuasai partai mayoritas pendukung capres Prabowo-Hatta berupaya membuat UU demi kepentingan mereka.

Lihat saja pasal mengenai proses penentuan jajaran pimpinan DPR, komisi, dan alat-alat kelengkapan dewan lainnya.

Mereka ingin sapu bersih agar koalisi lawannya tidak mendapatkan satu kursi pimpinan dewan, komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Ini yang kemudian dipraktikkan para politikus Koalisi Merah Putih (KMP) hasil Pileg 2014 yang pada sidang-sidang pertama pada 2015 berupaya menyapu bersih semua jabatan di DPR dan MPR.

Hanya melalui lobi-lobi yang alot barulah KMP mau memasukkan hanya segelintir politisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK untuk duduk di alat-alat kelengkapan dewan.

Begitu pun dengan UU Pilkada.

Dengan dalih bahwa pilkada langsung lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, para politikus KMP yang saat itu masih utuh terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sempalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanah Nasional (PAN) mengubah pilkada menjadi tidak langsung, yaitu ke cara lama di DPRD setiap tingkatan.

Kita bersyukur bahwa saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memiliki nalar yang sehat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) yang mengubah pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang sudah berlangsung sejak 2005.

Jika tidak, kita akan kembali ke masa Orde Baru, yaitu para kepala daerah ditentukan dari atas melalui proses di DPRD.

Konsolidasi politik dan pemerintahan

Tahun 2015 ialah tahun konsolidasi politik dan pemerintahan bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada tataran politik, Jokowi berupaya membangun hubungan dengan para ketua partai yang tergabung dalam KMP dan KIH.

Itu bertujuan mencairkan suasana politik yang sangat panas pada saat Pilpres 2014.

Kepada kelompok KMP, pencairan hubungan dilakukan bukan saja melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal, melainkan juga dengan memberikan konsesi-konsesi ekonomi, khususnya kepada para pentolan politik utama di KMP, seperti kepada Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.

Di sisi lain, karena Jokowi bukanlah pimpinan partai atau bagian dari oligarki kekuasaan politik yang ada di KIH, mau tidak mau ia juga harus memberikan konsesi-konsesi politik pada KIH, seperti menyetujui desakan agar dilakukan reshuffle kabinet pasca-Idul Fitri.

Namun, Presiden Jokowi juga tetap ingin menunjukkan bahwa dialah Presiden Republik Indonesia dan tidak bisa ditekan oligarki partai agar melakukan perubahan sesuai dengan kepentingan politik para penguasa partai-partai tersebut.

Karena itu, reshuffle dilakukan amat terbatas.

Konsolidasi pemerintahan dilakukan melalui konsolidasi di kabinet yang sebagian besar telah berjalan baik.

Namun, masih ada kegaduhan-kegaduhan politik yang diakibatkan adanya menteri yang menggunakan 'politik megafon', yaitu cuap-cuap melalui media massa dan mengkritik sesama teman di kabinetnya atau merasa bahwa perubahan ke arah yang lebih baik sejak Agustus 2015 disebabkan berbagai manuver politiknya.

Presiden Jokowi tidak cukup hanya membuat pernyataan kepada pers agar para menteri mengemukakan pikiran dan pandangan di sidang kabinet bahwa semua harus selesai di kabinet dan tidak boleh ada yang menyatakan ketidaksetujuannya atas hasil sidang kabinet melalui media massa, tapi juga harus memberikan peringatan keras.

Kalau sampai tiga kali peringatan presiden tidak digubris, menteri-menteri yang membandel patut dicopot!

Akhir tahun yang memalukan

Paruh kedua 2015 awalnya menunjukkan tanda-tanda positif di bidang politik.

PAN secara lambat tapi pasti akhirnya menyatakan diri menjadi partai pendukung pemerintah walaupun ada juga pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pascapertemuan para pemimpin KMP bahwa PAN tidak keluar dari KMP.

Anehnya pula, Ketua Dewan Pertimbangan PAN Amien Rais masih juga hadir saat pertemuan KMP untuk menentukan dukungan terhadap Setya Novanto yang terkena kasus Freeportgate atau 'papa minta saham.'

Sempalan PPP pimpinan Jan Faridz juga sudah menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK walau ada embel-embel agar pemerintah memformalkan kepengurusan PPP kubu Jan Faridz melalui SK Menkum dan HAM.

Tahun ini ditandai dengan skandal yang memalukan, yakni kasus Freeportgate atau 'apa minta saham.' Peristiwa sesungguhnya sudah terjadi pada Mei dan Juni 2015, tapi baru diungkapkan pada November 2015.

Pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Setya Novanto untuk mendapatkan 20% saham di PT Freeport dan 49% saham perusahaan listrik yang akan dibangun PT Freeport merupakan skandal yang amat memalukan karena dilakukan Ketua DPR RI.

Kasus ini jangan sampai berhenti pada tingkatan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saja, melainkan harus masuk ke ranah hukum.

Meskipun nantinya keputusan hukumnya hanyalah pelanggaran ringan usaha melakukan penipuan atau korupsi, itu harus dibongkar, siapa saja di balik skandal itu, baik di anggota parlemen, menteri, staf ahli, maupun pengusaha.

Tanpa itu, negeri ini akan terus dipandang sebagai negeri para koruptor!

Optimisme pada 2016

Dengan berkaca pada 2015, kita semua memiliki optimisme yang kuat bahwa 2016 akan lebih baik daripada 2015.

Presiden Jokowi sudah memiliki pengalaman politik yang amat kaya dan baik selama setahun ini sehingga ia dapat menjalankan tugas-tugasnya secara lebih tenang.

Tekanan-tekanan atau sikutan-sikutan dari berbagai penjuru mata angin masih akan datang, kegaduhan politik juga masih akan terjadi, tapi itu hanyalah riak-riak gelombang politik yang tidak akan menghempaskan posisi Presiden dan Wakil Presiden.

Kejujuran Presiden Jokowi ditambah dengan ketegasan seorang Wakil Presiden yang juga memiliki budaya siri (budaya malu di Makassar untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga) menjadi bekal utama kedua dwitunggal itu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur demi kemajuan bangsa dan negara kita serta demi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sikap tegas Presiden dan Wakil Presiden bukan saja tertuju kepada para politikus di Indonesia, melainkan juga pimpinan dan politisi negara asing yang ingin menekan pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional mereka.

Kita berharap, dalam kasus Freeport, pemerintah Indonesia dapat berpikir dan bertindak secara rasional demi kepentingan nasional jangka pendek dan jangka panjang kita.

Kita juga berharap, pemerintah dapat meninjau kembali apakah kerja sama B to B, Indonesia-Tiongkok, untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung sudah tepat atau tidak.

Jika itu business to business, tentunya kata kuncinya ialah profit.

Apakah mungkin jalur pendek itu menguntungkan di tengah banyaknya moda angkutan antarkedua kota itu?

Kita akan menyaksikan bahwa satu demi satu partai di dalam KMP mulai lompat pagar, diawali PAN, dilanjutkan PPP, dan bukan mustahil diakhiri Partai Golkar.

Namun, semakin bengkaknya Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (pengganti kata KIH) tidak menjamin parlemen akan begitu mudah mendukung pemerintah.

Pengalaman 10 pemerintahan SBY bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Ini bukan saja terkait dengan akan semakin riuhnya suasana di kabinet karena adanya pertarungan kepentingan antarpartai di kabinet dan antarindividu menteri, melainkan juga adanya perbedaan kepentingan untuk mendapatkan dukungan konstituen dalam setiap isu politik yang dibahas di DPR.

Terlepas dari berbagai situasi yang akan terjadi, kita harus tetap optimistis bahwa negeri ini akan lebih pada 2016.

Hanya dengan optimisme dan semangat yang tinggi kita dapat bahu-membahu menjadikan Indonesia semakin hebat dan berjaya, bukan Indonesia yang selalu ricuh dan tetap menjadi bangsa koeli!

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.


(ADM)