Penyempurnaan Investasi Tiga Jam, BKPM: Investor Dapat 8+1

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 01 Dec 2015 16:54 WIB
bkpm
Penyempurnaan Investasi Tiga Jam, BKPM: Investor Dapat 8+1
Kepala BKPM Franky Sibarani. FOTOMTVN/Husen Miftahudin.

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus menyempurnakan layanan izin investasi tiga jam untuk memberikan kemudahan bagi investor. Investor yang menggunakan layanan izin investasi tiga jam akan menerima delapan produk perizinan plus satu surat booking tanah.

Produk-produk perizinan yang akan diberikan investor layanan izin investasi tiga jam adalah izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kemudian Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

"Pengembangan layanan ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden untuk memberikan kemudahan bagi investor, sehingga pelayanan yang dilakukan tidak lagi memakan waktu berhari-hari," kata Kepala BKPM Franky Sibarani, ditemui saat Soft Launching 'Pengembangan Layanan Izin Investasi 3 Jam Untuk 8+1', di kantor pusat BKPM, Selasa (1/12/2015).

Dia menekankan, setelah peluncuran layanan izin investasi tiga jam, tim pelayanan BKPM terus menyisir produk-produk perizinan yang dapat diintegrasikan dalam layanan investasi tersebut.

Awalnya yang dijajaki adalah TDP yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan NIK yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai. Sedangkan IMTA dan RPTKA sendiri sudah bisa diproses melalui Liasion Officer (LO) Kementerian Tenaga Kerja yang ada di BKPM.

Delapan produk perizinan tersebut, disebutkan Franky, dikeluarkan oleh lima instansi diluar BKPM. Seperti, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk NPWP, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk NIK, Kementerian Perdagangan untuk TDP dan API-P.

Kemudian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk IMTA dan RPTKA, serta Notaris untuk Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, ditambah surat booking tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

BKPM juga telah menyiapkan pendamping investor (Priority Investment Officer) untuk membantu investor yang akan memanfaatkan layanan izin investasi tiga jam. Investor yang hadir langsung dengan rencana investasinya di atas Rp100 miliar atau setara USD8 juta.

"Bisa juga menyerap tenaga kerja 1.000 orang diharapkan menyiapkan data diri (paspor atau akte perusahaan asing) serta alur aktivitas produksi perusahaan," pungkas Franky.


(SAW)