Menyoal Pelibatan BIN Dalam Penyadapan Wajib Pajak

Misbahol Munir    •    Selasa, 01 Dec 2015 18:51 WIB
pajak
Menyoal Pelibatan BIN Dalam Penyadapan Wajib Pajak
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin,--Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengamankan penerimaan perpajakan negara yang berlaku lima tahun.

Tujuan utama kerjasama untuk mengoptimalkan peran BIN mendeteksi wajib pajak yang diduga melakukan penggelapan pajak. Meliputi kegiatan menyadap, memeriksa transaksi keuangan, dan menggali informasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan penggunaan aparat BIN dalam menyadap harus sangat berhati-hati. Setidaknya ada dua isu besar yang patut menjadi perhatian semua pihak.

Pertama, kata Hasanuddin, tidak semua wajib pajak dapat disadap BIN. Penggelapan pajak merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum.

Karena itu, tindakan penyadapan oleh BIN harus berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara Pasal 32 Ayat 3. Pasal itu menyebutkan bahwa penyadapan dilakukan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

"Jadi pada intinya, penyadapan harus dengan penetapan ketua pengadilan negeri," tegas Hasanuddin di Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Kedua, menurut dia, kategori wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dapat dimasukan sebagai sasaran penyadapan perlu diperjelas. Sebab wewenang penyadapan BIN menurut UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara Pasal 31 mencantumkan bahwa sasaran yang dimaksud melakukan kegiatan yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

"Apakah para wajib pajak itu termasuk kelompok yang mengancam keamanan negara? Para pengemplang pajak   sesungguhnya hanya karena keserakahannya saja yang tak mau rugi. Bisa jadi tak punya niat untuk menghancurkan negara. Jadi beda dengan teroris
selama ini," tegas mantan Sekretaris Militer periode 2001-2005 itu.

Politikus PDI Perjuangan itu menyarankan agar BIN tetap fokus pada permasalahan terorisme dan ancaman negara. Sementara penyadapan penggelapan pajak tetap dimonitor lembaga Kepolisian.

"Saya menyarankan agar negara dapat mengelola wajib pajak dengan baik tapi juga tak melanggar UU. Sebaiknya penyadapan dan monitor wajib pajak dikelola lebih intens oleh aparat kepolisian. Sehingga BIN dapat lebih fokus pada masalah teroris yang ancamannya semakin nyata," kata Hasanuddin.


(MBM)