PDIP Pecat TSS, Terperiksa di OTT KPK

   •    Rabu, 02 Dec 2015 09:36 WIB
ott
PDIP Pecat TSS, Terperiksa di OTT KPK
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto----MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya memecat Tri Satrya Santosa (TSS), anggota DPRD Banten yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa kemarin. Tri dipecat meski KPK belum menetapkannya sebagai tersangka.

"Selanjutnya yang bersangkutan bukan lagi anggota partai dan tidak akan diberikan bantuan hukum," kata Hasto seperti dilansir Antara, Rabu (2/12/2015).

Trin ditangkap bersama Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar SMH dan Direktur Utama PT Banten Global Development
RT karena dugaan suap.

Hasto geram atas perilaku anggota partai yang tidak taat pada perintah partai dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Ia menyatakan, instruksi partai kepada seluruh kadernya di legislatif dan eksekutif sudah berulang kali. Bahkan, PDIP juga sudah memelopori rekening gotong royong untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan partai.

"Namun masih saja ada yang tidak berdisiplin. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan dan partai ikut bertanggung jawab di dalam mencegah korupsi," tegas Hasto.

Secara kelembagaan, lanjut dia, PDIP konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemecatan seketika ini salah satu bentuk konsistensi tersebut. "Karena akibat ulah individu, citra partai menjadi rusak," ujarnya.

Kemarin, KPK menangkap dua anggota DPRD Banten, SMH dan TST, serta Direktur Banten Global Development RT. Ketiganya diciduk di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada pukul 12.42 WIB. Ketika itu, mereka sedang bertransaksi suap terkait proses pembahasan Peraturan Daerah pembentukan Bank Banten.

KPK pun menyita uang dalam bentuk pecahan USD100 dan fulus puluhan juta rupiah. Alhasil, mereka bersama tiga sopir diamankan lembaga antikorupsi.

Kemudian, dua staf dari RT diamankan dari kantornya pada pukul 15.30 WIB. Mereka semua kemudian dibawa ke Gedung KPK di Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif.

Kuat dugaan, pemberian uang kepada DPRD Banten itu terkait pembentukan dan pembahasan Banten Global Development selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Banten. BUMD ini akan mengakusisi bank lain guna membuat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten. Akuisisi ini masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten.

Gubernur Banten Rano Karno mengangkat Soedibyo sebagai Ketua Tim Internal Pembentukan Bank Banten. Rencana pembentukan BPD Banten itu sudah digagas sejak 2013 lewat Perda Nomor 5/2013 tentang Pembentukan BPD Banten. Sesuai Perda, total dana pembuatan Bank Banten sebesar Rp950 miliar yang berasal dari dana APBD Banten.

Dilansir situs resminya, PT Banten Global Development (BGD) baru menyerahkan empat nama bank yang akan diakuisisi menjadi BPD Banten atau Bank Banten. Keempat bank tersebut adalah Bank Panin Syariah, Bank Pundi, Bank MNC, dan Bank Windu Kencana. Penyerahan daftar bank yang akan diakuisisi dilakukan Senin malam di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten.

Satu nama bank yang dianggap paling cocok akan dipilih Pemprov Banten selaku pemilik modal untuk dijadikan Bank Banten. Bank Pundi disebut sebagai bank yang akan dibeli. Rencananya, Banten Global akan menjadi juragan baru dari perusahaan milik Recapital Securities ini melalui mekanisme penerbitan saham baru atau right issue. Akuisisi saham Bank Pundi merupakan salah satu tahap yang harus dilalui Banten Global untuk mewujudkan mimpi punya bank sendiri.

Plt Pimpinan KPK Johan Budi S.P. tak menampik soal suap terkait peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan bank. "Dugaan sementara, serah terima berkaitan proses perda, pembentukan bank Banten," jelas Johan.


(TII)

KPK Periksa Istri Setya Novanto

KPK Periksa Istri Setya Novanto

7 minutes Ago

Jakarta: Istri Ketua DPR RI Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor menjalani pemeriksaan di KPK, …

BERITA LAINNYA