Petinggi PT PP Diperiksa dalam Kasus RS Udayana

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 02 Dec 2015 12:58 WIB
kasus korupsi
Petinggi PT PP Diperiksa dalam Kasus RS Udayana
Ilustrasi,--Foto: Dok/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Divisi Operasi III PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Lukman Hidayat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia akan dimintai keterangan dalam dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Udayana, Bali, tahun anggaran 2009-2011.

"Dia akan diperiksa untuk tersangka MDM (Made Meregawa) dan DPW (Dudung Purwadi)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (2/12/2015).

Belum diketahui jelas keterkaitan Lukman dalam kasus ini. Namun sebagai kepala divisi III PT PP, dia memegang wilayah Bali tempat pembangunan RS Udayana.

Ini bukan pertama kali Lukman berhadapan dengan penyidik. Pada 3 Februari, dia pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus pencucian uang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin.

Yuyuk pun belum mau buka mulut soal pemeriksaan petinggi PT PP ini. "Yang pasti mereka dipanggil karena keterangannya dibutuhkan penyidik,"  jelas dia.

KPK diketahui telah mengembangkan kasus dugaan proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Lembaga antikorupsi menetapkan Dirut PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa.

Dudung diganjar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Sementara, Made dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Ini merupakan sangkaan kedua bagi Made. Sebelumnya, dia dijerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayana yang menelan biaya sebesar Rp16 miliar dan diduga telah merugikan negara sebesar Rp7 miliar.

Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang sebagai tersangka. PT Mahkota Negara adalah salah satu anak perusahaan Permai Grup, kerajaan bisnis milik mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin.

Sementara, PT DGI tempat Dudung berkerja diketahui juga milik Nazaruddin. Pengusaha Sandiaga Uno sempat tercatat menjadi komisaris PT DGI yang kini sudah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring.


(MBM)

Hakim Tolak Eksepsi KPK

Hakim Tolak Eksepsi KPK

2 hours Ago

Itu berarti, proses praperadilan terhadap Novanto bakal dilanjutkan ke tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA