Rano Karno Siap Diperiksa KPK Terkait Suap Bank Banten

Batur Parisi    •    Rabu, 02 Dec 2015 17:43 WIB
ott
Rano Karno Siap Diperiksa KPK Terkait Suap Bank Banten
Foto: Gubernur Banten Rano Karno/Ant_Asep Fathulrahman

Metrotvnews.com, Serang: Gubernur Banten, Rano Karno mengaku siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi guna memberikan keterangan terkait dugaan suap anggota DPRD Provinsi Banten dan Direktur Utama PT Banten Global Development dalam pembentukan Bank Banten.

"Saya siap diperiksa KPK. Pendirian Bank Banten sendiri bukan keinginan saya pribadi, tapi Pemprov Banten," kata Rano Karno, di Kantor Gubernur Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 1, Serang, Banten, Rabu (2/12/2015).

Rano mengatakan, sebagai pemegang saham di BGD, Gubernur Banten harus siap diperiksa dalam kasus ini. Ia mengaku berpegangan pada Peraturan Daerah (Perda) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).

"Bank Banten sudah menjadi amanat Perda dalam RPJMD," ujar Pemeran Si Doel Anak Betawi, itu.

Selaku kepala daerah, dirinya merasa kecewa atas kejadian  OTT KPK, dirinya juga menyerahkan proses tersebut kepada proses hukum yang tengah dilakukan KPK.

“Kita menunggu proses hukum. Pisahkan antara lembaga dan pribadi,” ucapnya.

KPK menangkap tangan dua anggota legislatif Banten dan salah satu direksi perusahaan investasi pada pukul 12.42 WIB, Selasa, 1 Desember 2015, di sebuah restoran di Serpong, Tangerang.

Mereka yang ditangkap adalah anggota DPRD Banten berinisial SMH dan TST, serta Direktur PT BGD berinisial RT. Ketiganya ditangkap ketika bertransaksi suap. "Serah terima uang dalam bentuk dolar dan rupiah," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi.

Ketiganya diamankan bersama para sopir ke Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tak lama berselang, dua staf RT diamankan dari kantornya pada pukul 15.30 WIB. Keduanya juga dibawa ke Gedung KPK.

Kuat dugaan, pemberian uang kepada DPRD Banten itu terkait pembentukan dan pembahasan Banten Global Development selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Banten. BUMD ini akan mengakusisi bank lain guna membuat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten. Akuisisi ini masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten.

Gubernur Rano mengangkat Soedibyo sebagai Ketua Tim Internal Pembentukan Bank Banten. Rencana pembentukan BPD Banten itu sudah digagas sejak 2013 lewat Perda Nomor 5/2013. Total dana pembuatan Bank Banten sebesar Rp950 miliar yang berasal dari APBD Banten.

Dilansir situs resminya, PT Banten Global Development (BGD) baru menyerahkan empat nama bank yang akan diakuisisi menjadi BPD Banten atau Bank Banten. Keempat bank tersebut adalah Bank Panin Syariah, Bank Pundi, Bank MNC, dan Bank Windu Kencana. Penyerahan daftar bank yang akan diakuisisi dilakukan Senin malam di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten.

Namun, hanya Bank Pundi yang punya kans besar dipilih untuk dijadikan Bank Banten. Rencananya, BGD akan menjadi juragan baru dari perusahaan milik Recapital Securities melalui mekanisme penerbitan saham baru atau right issue. Akuisisi saham Bank Pundi merupakan salah satu tahap yang harus dilalui BGD untuk mewujudkan mimpi punya bank sendiri.

Johan tak menampik soal suap terkait peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan bank. "Dugaan sementara, serah terima berkaitan proses perda, pembentukan bank Banten," jelas Johan.


(TTD)