Waspadai Kepentingan Pilkada di Balik Sinegi Pertagas-PGN

Fauzan Hilal    •    Rabu, 02 Dec 2015 20:50 WIB
pertagas
Waspadai Kepentingan Pilkada di Balik Sinegi Pertagas-PGN
(Foto:Antara/Rivan Awal Lingga)

Metrotvnews.com, Jakarta. Masyarakat diminta mengawasi rencana sinergi antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas). Opsi mengakuisisi Pertagas atau pipa-pipa milik Pertagas oleh PGN sarat dengan kepentingan politik pada Pilkada serentak.
 
Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, rencana akuisisi Pertagas oleh PGN rawan dijadikan sumber pendanaan partai besar untuk meloloskan calon kepala daerah yang diusung.
 
“Rencana akuisisi PGN terhadap Pertagas sangat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang pemilu. Karena melalui akuisisi, diharapkan ada rente,” kata Arbi, Rabu (2/12/2015).
 
 Arbi menduga ada kepentingan politik di balik upaya akuisisi. Modus pencarian dana parpol ini mirip dengan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga meminta saham dari PT Freeport Indonesia. “Menteri bisa jadi melakukan suatu kebijakan untuk kepentingan parpol. Dari akuisisi tersebut, parpol bisa mencari rente,” ujarnya.
 
Menurut Arbi,  akuisisi Pertagas bisa menjadi dosa politik yang besar. Karena melalui upaya itu, diharapkan nilai saham PGN di pasar bursa akan terkatrol. Keuntungan dari mempermainkan saham tersebut bisa dimanfaatkan Parpol. “Ini sangat berbahaya. Politik uang semakin merajalela, dan itu adalah kecurangan besar. Karena hanya dia (menteri) yang bisa melakukan itu, sedangkan yang lain tidak. Ini adalah bentuk ketidakadilan politik,” ujarnya.
 
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat Muhammad mengatakan, pihak akan mengawasi pejabat atau menteri yang mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada politik uang. “Kami akan awasi. Jika terjadi money politic dengan konspirasi, tentu parpol pendukungnya bisa dijerat,” katanya.
 
Bawaslu akan mengawasi proses akuisisi PGN terhadap Pertagas. Jika kebijakan tersebut terbukti bagian dari upaya pendanaan peserta Pemilu, pejabat atau menteri yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi.
 
“Peserta Pilkada bisa berupa didiskualifikasi. Jika menyangkut pidana, akan diserahkan ke pengadilan. Sedangkan jika perorangan akan diserahkan kepada kementerian dan lembaganya. Jika seorang menteri, tentu diserahkan kepada Presiden,” kata Muhammad.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno akan mewujudkan penggabungan pipa gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan pipa gas yang dimiliki Pertagas anak usaha PT Pertamina (Persero). "Sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo, kita sedang mengkaji bagaimana pipa-pipa PGN dan Pertagas digabungkan saja. Apakah pipa Pertagas dimasukkan ke PGN, masih dianalisa," kata Rini, Minggu 22 November.

Menurut Rini, opsi penggabungan pipa gas kedua perusahaan tersebut akan ditempuh melalui akuisisi atau sewa, masih dalam status pengkajian mendalam.


(FZN)