Digiring ke Tahanan, Politikus PDIP Tutupi Muka

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 02 Dec 2015 21:33 WIB
kasus suap
Digiring ke Tahanan, Politikus PDIP Tutupi Muka
Politikus PDIP Tri Satria Santosa usai diperiksa KPK. (Foto: Metrotvnews.com/Yogi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Legislator Banten asal PDIP Tri Satria Santosa resmi ditahan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia digelandang ke tahanan usai diperiksa intensif selama 24 jam lebih dan dijadikan tersangka.

Politikus PDIP tersebut menyelesaikan pemeriksaan dan keluar Gedung KPK pada pukul 20.14 WIB, Rabu (2/12/2015). Dia tampak didampingi beberapa petugas pengawal tahanan KPK.

Dia enggan berkomentar soal kasus dugaan suap dalam pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten yang menjeratnya. Tri justru berusaha menghindari sorotan kamera wartawan dengan menutupi muka dengan tas jinjing hitam.

Tri buru-buru masuk ke mobil tahanan kendati puluhan wartawan sudah mengadangnya. Usai masuk ke kendaraan, dia pun langsung dikirim ke Polres Jakarta Pusat untuk ditahan selama 20 hari ke depan.

Kasus suap ini terbongkar ketika KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Banten dari Golkar S. M. Hartono, Anggota DPRD Banten dari PDIP Tri Satria Santosa, serta Direktur BUMD Banten Global Development Ricky Tampinongkol. Ketiganya diciduk di sebuah restoran di Serpong, Banten, Selasa 1 Desember.

Ketika itu, mereka sedang transaksi suap berkaitan proses pembahasan Peraturan Daerah tentang pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. KPK pun menyita USD11 ribu dan Rp60 juta dari tangan kedua legislator Banten.

Dari pemeriksaan, Hartono dan Tri kemudian ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya diganjar Pasal 12 huruf a atau b atau 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, RT menjadi tersangka pemberi suap. Dia melanggar pasal 5 ayat 1 a atau b atau 13 UU 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


(MEL)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA