KPK Terima 632 Laporan Korupsi di Riau

Antara    •    Rabu, 02 Dec 2015 23:19 WIB
kpk
KPK Terima 632 Laporan Korupsi di Riau
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Pekanbaru: Komisi Pemberantasan Korupsi bidang pencegahan menyatakan bahwa sejak 2013 sampai sekarang sudah menerima 632 laporan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi di provinsi Riau.

"KPK sejak 2004 sudah menerima 9.000 laporan masyarakat. Khusus Riau, sejak 2013 ada 632 laporan. Tinggi itu," kata kata Komisioner KPK, Zulkarnaen, dalam semiloka rapat koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, seperti dilansir Antara, Rabu (2/12/2015).

Lebih lanjut ia mengatakan hal itu jangan dilihat kenapa yang diproses tidak banyak. Namun, harus dilihat kalau ada masalah dengan pejabat publik di eksekutif maupun legislatif.

KPK dalam bekerja, kata dia, mengedepankan pencegahan sehingga yang tidak mau dicegah dilakukanlah operasi tangkap tangan. Ia mencontohkan kasus OTT Banten baru-baru ini bukanlah dadakan dan sudah mengalami proses panjang.

"OTT bukan seperti orang menangkap pencuri sandal, sudah bertahun-tahun dilakukan. Apa itu tidak disengaja? Apakah itu tidak direncanakan? Itu berencana. Orang-orang pintar yang melakukan karena motifnya uang dan uang," kata dia.

Terkait laporan korupsi di Riau, hanya tiga laporan mengenai gratifikasi. Dia mengingatkan kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan tugasnya kalau ada gratifikasi tolak dan laporkan.

"Kan mudah melaporkan. Seperti pesta perkawinan pejabat lalu diberi hadiah Rp1 juta lebih, itu harus lapor. Jadi banyak yang tidak lapor," lanjutnya.

Saat ini, menurut dia, korupsi di daerah mengalami kemajuan. Harusnya sesudah reformasi ada penurunan, tapi kenyataannya berkembang. Dulu modusnya hanya Surat Perintah Perjalanan Dinas dan tiket fiktif oleh pegawai. "Sekarang korupsinya, eksekutif ramai-ramai melakukan penjarahan APBD. Legislatif tidak mengawasi, malah ikut masuk di sana. Pengurus partai politik juga masuk," kata dia.

Sampai saat ini KPK sudah menangani 480 perkara yang biasanya pelakunya tingkat atas. Perkara sudah melibatkan 81 Anggota DPR/DPRD, 14 gubernur, 48 bupati/walikota, dan 118 pejabat eselon I, II, dan III.


(UWA)