KPK Sita USD11 Ribu dari Tangan Legislator Banten

Nur Azizah    •    Kamis, 03 Dec 2015 00:00 WIB
kasus suap
KPK Sita USD11 Ribu dari Tangan Legislator Banten
Penyidik menunjukan barang bukti uang hasil tangkap tangan legislator DPRD Banten. (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai USD11.000 dan Rp60 juta dalam operasi tangkap tangan di Banten. Fulus tersebut menjadi barang bukti dugaan penyuapan terkait pembentukan Bank Banten dari Direktur BUMD Banten Global Development Ricky Tampinongkol kepada Wakil Ketua DPRD Banten S. M. Hartono dan Anggota DPRD Banten Tri Satria Santosa.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menjelaskan, saat Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan pada Selasa 1 Desember siang, uang tersebut berada di tas SMH dan TSS. "Sumber uang dari RT dan diberikan kepada SMH dan TSS. Kami masih melakukan penyelidikan dari mana sunber uang RT," kata Johan Budi di Gedung KPK, Rabu (2/12/2015).

Menurut dia, uang Rp60 juta dipecah dalam 10 amplop cokelat sedangkan duit dolar dipecah menjadi dua bundel, USD10.000 dan USD1.000. Berdasarkan hasil penyidikan KPK, pemberian uang bukan pertama kali.

Sebelumnya, salah anggota DPRD Banten itu pernah menerima sejumlah uang dari RT. Hingga kini, tim penyidik KPK masih mendalami kasus penyuapan pembentukan bank Banten untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat.

"Kasus ini akan dikembangkan berdasarkan keterangan saksi dan tersangka. Apa ada tersangka lain atau tidak," jelas Johan.

Kasus suap ini terbongkar ketika KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Banten dari Golkar S. M. Hartono, Anggota DPRD Banten dari PDIP Tri Satria Santosa, serta Direktur BUMD Banten Global Development Ricky. Ketiganya diciduk di sebuah restoran di Serpong, Banten, Selasa 1 Desember.

Ketika itu, mereka sedang transaksi suap berkaitan proses pembahasan Peraturan Daerah terkait pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. KPK pun menyita USD11 ribu dan Rp60 dari tangan kedua legislator Banten.

Dari pemeriksaan, Hartono dan Tri kemudian ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya diganjar Pasal 12 huruf a atau b atau 11 Undang-Undang 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, RT menjadi tersangka pemberi suap. Dia melanggar pasal 5 ayat 1 a atau b atau 13 UU 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


(MEL)