Pengamat: MKD Itu Memeriksa yang Teradu atau Pengadu?

Damar Iradat    •    Kamis, 03 Dec 2015 09:04 WIB
pencatut nama presiden
Pengamat: MKD Itu Memeriksa yang Teradu atau Pengadu?
Menteri ESDM Sudirman Said saat menghadiri sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan. (Foto: MI/Susanto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang perdana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mendapat banyak kritik. Sidang MKD bertujuan untuk mengusut pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto terkait pencatutan nama sejumlah elite politik, termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pengamat politik Ansy Lema mempertanyakan sikap dari MKD terkait sidang tersebut. Dalam sidang kemarin, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said didatangkan sebagai pelapor, dicecar banyak pertanyaan seakan dirinya merupakan tersangka.

"Terkait sidang, ada beberapa pertanyaan. Benarkah MKD bekerja untuk menegakkan kehormatan dewan? Pertanyaan kedua, apa persisnya yang dilakukan MKD itu, untuk memeriksa yang teradu itu, Setya Novanto, atau memeriksa pengadu, Sudirman Said?," kata Ansy dalam dialog Bincang Pagi Metro TV, Kamis (3/11/2015).

Menurut Ansy, sidang kemarin yang menghadirkan Menteri ESDM itu salah kaprah. Sudirman didudukan seolah-olah menjadi pihak yang bersalah. 

Selain itu, Arsy juga melihat para anggota MKD tidak dapat membedakan sistem peradilan etik dengan sistem peradilan pidana. Dalam peradilan etik, prinsip dasar yang digunakan yaitu pembuktian terbalik. 

Seharusnya, dalam sidang etik MKD kemarin, Setya Novanto sebagai pihak terlapor yang diminta keterangannya terlebih dahulu. Alih-alih memanggil Setya, MKD sepakat meminta keterangan dari Sudirman Said yang berperan sebagai pelapor.

Anggota MKD, lanjut Arsy, dalam sidang kemarin juga dianggap gagal bertransformasi dari politikus menjadi anggota dewan pengadil etik. "Mereka seharusnya kan menjaga kehormatan badan legislatif ini." 

Kendati melancarkan banyak kritik, Arsy juga memberi apresiasi kepada MKD yang menggelar sidang secara terbuka. Karena, jauh-jauh hari sebelum sidang, sempat terjadi perdebatan apakah sidang harus dilakukan tertutup atau terbuka.

"Artinya ke depan, sidang-sidang MKD harus dilakukan terbuka. Karena melibatkan pejabat publik dan berdampak kepada kepentingan publik," pungkasnya.


(MEL)