Sidang MKD dan Keputusannya Terancam Batal Demi Hukum

   •    Kamis, 03 Dec 2015 11:01 WIB
pencatut nama presiden
Sidang MKD dan Keputusannya Terancam Batal Demi Hukum
Ketua MKD Surahman Hidayat didampingi Wakil Ketua MKD Junimart Girsang memimpin sidang. Foto: MI/Susanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan terancam keberadaannya. Bahkan keputusannya pun ada kemungkinan bakal batal demi hukum.

Hal itu terjadi, menurut anggota MKD dari Fraksi NasDem Akbar Faizal, jika pimpinan DPR sengaja tidak segera menetapkan dan melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan keanggotaan baru MKD.

"Sebab, berdasarkan peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR Pasal 79 ayat 5 dan 6, seluruh hasil sidang Mahkamah bisa batal demi hukum. Tampaknya inilah jurus pertahanan terakhir yang akan dimainkan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan pimpinan lain DPR. Waspadalah!" kata Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2015).

Pasal 79 ayat 5 berbunyi "Fraksi mengusulkan nama anggota Mahkamah Kehormatan Dewan kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR."

Sedangkan ayat 6 berbunyi "Penggantian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya."

Sidang MKD terkait dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto berjalan alot dan berlarut-larut. Di tengah jalan, empat fraksi, yakni Fraksi Demokrat, PAN, NasDem dan Golkar, mengganti anggota mereka di MKD. 

Anggota MKD dari Fraksi Demokrat atas nama Guntur Sasono digantikan Fandi Utomo. Fraksi NasDem yang semula diisi Fadholi ditukar dengan Akbar Faizal. Dua anggota MKD dari Fraksi PAN, yakni Sugiman dan Ahmad Rizki Sadiq digantikan Hang Ali Saputra Syah Pahan dan A. Bakrie. 

Lalu, Fraksi Golkar mengganti ketiga anggota mereka di MKD. Fraksi Golkar memasukkan Ridwan Bae, Kahar Muzakir, dan Adies Kadir ke MKD. Mereka menggantikan Hardisoesilo (Wakil Ketua), Dadang S Muchtar, dan Budi Supriyanto. 

Fraksi PDIP sempat mengganti M Prakosa dengan Henry Yosodiningrat. Namun, pergantian itu dinilai tidak sah karena Henry masih menjalani sanksi. Semua anggota baru MKD itu belum disahkan di dalam rapat paripurna DPR. 

Hari ini Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin dijadwalkan hadir dalam sidang lanjutan di MKD. Maroef merupakan sosok penting di balik perekaman percakapan yang diduga antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, dan dirinya sendiri. 

Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang memastikan Maroef bakal diperiksa dalam sidang pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu juga diminta membawa rekaman asli yang jadi masalah tersebut. 

Maroef menyatakan siap jika keterangannya diperlukan oleh MKD. Menurutnya, ini masalah integritas.  "Integritas saya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah luntur. Apabila saya diminta untuk memberi penjelasan, saya siap," kata Maroef.

Pensiunan TNI Angkatan Udara itu menegaskan di era yang sudah sangat terbuka tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi, apalagi untuk kepentingan negara dan bangsa. Ia menolak membuka substansi pembicaraannya dengan Novanto dan Riza.

Kemarin, rekaman percakapan antara Maroef, Setya, dan Riza Chalid diperdengarkan dalam sidang yang menghadirkan pelapor, Menteri ESDM Sudirman Said. Banyak pihak yang ikut berkomentar setelah mengetahui isi rekaman tersebut. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pun menilai penjelasan Maroef bisa membuka tabir yang selama ini tertutup. Mahfud menilai, jika Maroef mau blak-blakan dan jujur soal ini, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto bisa cepat selesai. 

"Yang merekam pertemuan itu Maroef. Jadi kalau Maroef bilang itu benar, MKD tidak perlu berpanjang-panjang (sidang). Pelanggaran etika sudah terjadi," cuit Mahfud dalam akun Twitternya @mohmafudmd.


(DOR)