KPK Tunggu Kejagung Usut Kasus Novanto

Wanda Indana    •    Kamis, 03 Dec 2015 18:36 WIB
pencatut nama presiden
KPK Tunggu Kejagung Usut Kasus Novanto
Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. (Foto: MTVN/Wanda Indana)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus percakapan yang diduga suara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak M. Riza Chalid dan petinggi PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.
 
Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan,‎  pihaknya siap mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan Novanto. "(Penyelidikan) kasus (Novanto) di Kejaksaan Agung belum jelas. Kalau ada bagian dari tindak pidana hukum, tentunya kewenangan Polri, kalau ada tindak pidana korupsi, undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan supervisi," kata Ruki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2015).
 
Ruki mengatakan, Kejagung masih melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Novanto. "Masih penyelidikan. Belum pada tahapan penyidikan. Kalaupun ada tindak pidana, tindak pidananya apa?" ujarnya.
 
Kejaksaan Agung diketahui telah meminjam telepon genggam milik Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Telepon itu dipinjam untuk menyelidiki kasus percakapan yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama Maroef dan pengusaha Riza Chalid.
 
Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan, ponsel itu digunakan Maroef untuk merekam dugaan 'pemufakatan jahat'. Telepon diterima penyidik Jaksa Agung Muda Pidana khusus (Jampidsus).
 
Kejagung mendalami dugaan adanya permufakatan jahat oleh Novanto untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dugaan tindak pidana korupsi yang didalami adalah kemungkinan ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Pasal itu menyebutkan, “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5.”
 
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah menjelaskan, dalam tindak pidana korupsi, percobaan korupsi itu bobotnya sama dengan melakukan korupsi itu sendiri.
 
"Kalau pembunuhan, antara percobaan dengan pembunuhan itu dinilai berbeda, pidananya juga beda. Tidak demikian dengan tindak pidana korupsi," kata mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu.
 
Arminsyah menyampaikan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk sampai pada kesimpulan. "Kami tuntaskan secepatnya," kata Arminsyah.


(FZN)