Mahfud MD: Sidang MKD Penuh Intrik dan Brutal

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 04 Dec 2015 08:23 WIB
pencatut nama presiden
Mahfud MD: Sidang MKD Penuh Intrik dan Brutal
Mantan Ketua MK Mahfud MD (Foto:Antara)

Metrotvnews,com, Jakarta: Ketua DPR Setya Novanto diyakini telah melanggar kode etik terkait kasus rekaman percakapan yang diduga antara dirinya dengan pengusaha minyak M. Riza Chalid dan petinggi PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Novanto terbukti mencampuri urusan eksekutif.
 
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) tidak membuat rumit persidangan. "Pelanggaran etika sudah terlihat jelas pada (sidang MKD) hari pertama," kata dalam Dialog Bincang Pagi Metro TV, Jumat (4/12/2015).
 
Mahfud tidak peduli dengan perbincangan dalam pertemuan tersebut. Namun, pertemuan tertutup dengan Maroef Sjamsoeddin dan Riza Chalid itu, disebut digagas Novanto sendiri.
 
Menurut Mahfud, soal persentase rencana pembagian saham dapat diperbincangkan di ranah hukum pidana, bukan di peradilan etika. Mahfud berpendapat, peristiwa pertemuan itu saja, sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik.
 
Mahfud mengungkapkan, dalam sidang ke dua, Maroef membenarkan pertemuan tersebut dan hadir atas undangan Novanto. Mahfud menegaskan, MKD tidak perlu berputar-putar soal lainnya.
 
"Sidang MKD ini penuh intrik dan brutal. Sidang MKD jadi tidak terhormat. Ini kan mau memeriksa soal etika subjek teradu Novanto. Tapi, sudah mulai memeriksa Sudirman Said (pengadu) dan dicecar seolah sebagai pelaku kejahatan," sesal Mahfud.
 
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung juga mulai menelisik dugaan pemufakatan jahat yang diduga dilakukan Novanto. Kejagung telah meminjam telepon genggam milik Maroef.
 
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah mengatakan, pihaknya masih mendalami isi rekaman tersebut. "Masih dalami, rekaman itu harus kami validasi," kata Arminsyah.
 
Kejagung mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh Novanto untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dugaan tindak pidana korupsi yang didalami adalah kemungkinan ada pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Pasal itu menyebutkan, “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5.”
 
Arminsyah menjelaskan, dalam tindak pidana korupsi, percobaan korupsi itu bobotnya sama dengan melakukan korupsi itu sendiri.
 
"Kalau pembunuhan, antara percobaan dengan pembunuhan itu dinilai berbeda, pidananya juga beda. Tidak demikian dengan tindak pidana korupsi," kata mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu.


(FZN)

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

9 hours Ago

Politikus Hanura Miryam S Haryani mengaku mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) d…

BERITA LAINNYA