Kejagung Endus Tersangka Permufakatan Jahat Kasus Setnov

Desi Angriani    •    Jumat, 04 Dec 2015 21:29 WIB
pencatut nama presiden
Kejagung Endus Tersangka Permufakatan Jahat Kasus Setnov
Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) memperlihatkan salinan dokumen saat hadir dalam Pansus Pelindo II. MI/Susanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan permufakatan jahat di balik kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Jaksa Agung H.M. Prasetyo memastikan bakal mencari pihak yang berpotensi menjadi tersangka.

"Tentu kita cari yang berpotensi TSK," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Menurut dia, menangani perkara korupsi tidaklah mudah, butuh waktu dan pendalaman kasus. Namun untuk kasus Setnov, kata dia tidak harus menunggu ada transaksi. "Menangani perkara korupsi tak semudah balikan telapak tangan. Kita akan tangani secara objektif," tutur dia.

Dia menuturkan, Kejagung tak perlu menunggu hasil persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk meminta keterangan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Sebab, peristiwa tersebut masuk ke dalam kasus luar biasa. 

Selain Maroef, Prasetyo memastikan penyidik juga akan meminta keterangan dari sejumlah saksi lain. Pengusaha Muhammad Riza Chalid dan Menteri ESDM Sudirman Said berpeluang dipanggil.

"Enggak, kalian lihat sendiri bahkan ketika Pak Maroef Sjamsoeddin di MKD langsung memenuhi undangan tim penyelidik. Minggu depan dengan Pak Sudirman, Riza Chalid juga kita undang," pungkas dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menduga ada permufakatan jahat dibalik pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setya Novanto disinyalir melakukan tindak pidana korupsi permufakatan jahat dalam kasus perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Hal itu sesuai Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sana disebutkan “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5.”


(OGI)