Panwas Bantul: Perangkat Desa dan Pejabat tak Netral di Pilkada

Ahmad Mustaqim    •    Minggu, 06 Dec 2015 11:00 WIB
pilkada serentak
Panwas Bantul: Perangkat Desa dan Pejabat tak Netral di Pilkada
Simulasi pilkada (ilustrasi). (Ant/Nyoman Budhiana)

Metrotvnews.com, Bantul: Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mewaspadai potensi pelanggaran di masa tenang Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Pelanggaran yang diwaspadai yakni penggalangan massa oleh perangkat desa.

"Berdasarkan temuan kami dalam pengawasan, ada sejumlah kepala desa yang menggunakan rumahnya untuk mengajak warganya memilih salah satu pasangan," kata Ketua Panwas Bantul, Supardi kepada Metrotvnews.com Minggu (6/12/2015).

Dalam catatan panwas, setidaknya ada 10 kepala desa ataupun perangkat desa yang mengizinkan rumahnya untuk memfasilitasi atau mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Selain perangkat desa, panwas juga menemukan 15 pejabat di Kabupaten Bantul yang diduga tidak netral selama berlangsungnya masa kampanye.

"Laporan resmi pelanggaran minim. Semua (pelanggaran) hasil pengawasan (panwas). Jumlahnya ada 36 pelanggaran, baik itu bersifat administrasi, dugaan pidana, dan kode etik," jelasnya.

Selain mewaspadai potensi penggalangan massa, masa tenang yang berlangsung 6-8 Desember 2015 juga rawan dengan 'serangan fajar'. Supardi mengaku akan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran itu.

Panwas, lanjutnya, telah mengeluarkan surat imbauan agar para pejabat, termasuk perangkat desa, tetap netral dengan tidak memihak salah satu paslon, baik Suharsono-Abdul Halim maupun Sri Suryawidati-Misbakhul Munir.

"Ini agar tidak menodai proses pilkada. Pencegahan kami upayakan lebih dahulu," ujar Supardi.

Ia menambahkan, panwas juga akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan distribusi logistik pada 7 dan 8 Desember nanti. Termasuk mengawasi kerja KPPS saat berada di TPS.

"Jika terbukti mendukung salah satu pasangan calon, kami rekomendasikan KPPS yang bersangkutan agar diganti. Panwas juga menekankan netralitas untuk panitia dan pengawas," ungkapnya.


(SAN)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

6 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA