Usai Diperiksa Kejagung, Sudirman Said Temui Presiden Jokowi

Desi Angriani    •    Senin, 07 Dec 2015 11:58 WIB
pencatut nama presiden
Usai Diperiksa Kejagung, Sudirman Said Temui Presiden Jokowi
Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) didampingi Kepala Subdit Tipikor di Kejagung RI Yulianto (kiri) berjalan memenuhi undangan dari Kejagung di kantor Kejagung, Jakarta, Senin (7/12/2015).--Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri ESDM Sudirman Said menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan permintaan saham PT Freeport Indonesia (PT FI).

Usai diperiksa satu jam oleh penyidik Kejaksaan Agung, Sudirman Said langsung menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Sudirman mengaku dipanggil terkait laporan hasil sidang OPEC.

"Dipanggil karena saya, pekan lalu sudah minta waktu untuk lapor mengenai hasil sidang OPEC," ujar Sudirman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Sudirman menuturkan, dirinya sudah mendapat restu dari Presiden untuk menjalani proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Jika diminta, Sudirman bakal menceritakan semua proses pemeriksaan di koprs adhyaksa kepada Jokowi.

"Saya komunikasi juga bahwa saya dipanggil pihak kejaksaan, walaupun saya langsung bertemu, tapi melalui channel yang baik. Kalau beliau tanya pasti saya jelaskan yang sudah dijalankan," imbuh dia.

Menurut Sudirman, panggilan dari kejaksaan lebih kepada memberikan keterangan tambahan. Sebab sebelumnya, kejaksaan sudah memeriksa Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin. Kehadiran Sudirman untuk mengonfirmasi kesamaan rekaman yang diputar di kejaksaan dan di MKD.

"Lebih banyak mengonfirmasi apakah rekaman yang diputar itu sama dengan transkrip yang telah mereka peroleh, kemudian bagaimana komunikasi saya dengan Dirut Freeport," kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menduga ada pemufakatan jahat dibalik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Setya Novanto disinyalir melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Unsur pidana yang didalami penyidik adalah dugaan permufakatan jahat yang mengarah ke tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus ini, penyidik Kejagung telah memeriksa Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin. Penyidik juga akan memeriksa pengusaha M Riza Chalid dan Ketua DPR Setya Novanto.


(MBM)