Patrice Rio Nilai Tuntutan 2 Tahun Tak Adil

Damar Iradat    •    Senin, 07 Dec 2015 15:09 WIB
gratifikasi bansos sumut
Patrice Rio Nilai Tuntutan 2 Tahun Tak Adil
Patrice Rio Capella di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/11/2015). Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Bekas anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella merasa tuntutan dua tahun penjara tak pantas bagi dirinya. Harusnya, kata dia, jaksa menuntutnya lebih rendah lagi.

Alasan Rio, saat menerima uang dirinya bukan anggota DPR. Selain itu, uang Rp200 juta yang diterima sudah dikembalikan.        

Rio didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, JPU menuntutnya hanya dengan Pasal 11.

Rio mengapreasiasi putusan JPU yang hanya menjeratnya dengan pasal 11. "Jadi tentang Pasal 11 kemudian dua tahun, saya apresiasi, ini sebuah hal yang berdasarkan fakta-fakta persidangan," kata Rio seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).

Kendati demikian, Rio keberatan dengan tuntutan dua tahun. Apalagi, ada fakta yang terungkap di persidangan yang meringankan dirinya. 

"Masih sangat berat dengan fakta-fakta yang disampaikan dengan dikatakan saya sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Saat sidang pemeriksaan terdakwa, lanjut Rio, Majelis Hakim telah menyampaikan kesalahan Rio hanya satu. Kesalahan tersebut yakni, Rio tidak mengembalikan uang suap senilai Rp200 juta dari Gubernur non-aktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.

"Karena uang itu tidak dipergunakan, malah kita nombok. Kemudian tidak ada upaya mengaitkan itu dengan Jaksa Agung, saya juga tak mengurus perkara, tidak ada sebenarnya," ungkap mantan Sekjen Partai NasDem tersebut.

Peringanan tuntutan yang dibacakan JPU, kata Rio tidak lepas dari dirinya yang menjadi justice collaborator. Selama penyelidikan kasus tersebut, Rio dianggap kooperatif.

"Saya bekerja sama dengan KPK untuk bersama-sama melihat kasus ini secara jernih. Tidak ada upaya saya untuk mengelak, saya tidak terima uang itu," tukasnya.

Ia kembali menegaskan, dirinya tidak sekalipun menerima uang sogokan dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri Gatot, Evy Susanti. Hal tersebut akan dijadikan pembelaan oleh Rio pada sidang pekan depan untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

"Minggu depan kita akan sampaikan pembelaan, tanggal 23 nanti akan divonis," tutup dia.

Seperti diketahui, Jaksa KPK, Yudi Kristiana meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan mantan Sekjen Partai NasDem itu secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua.

"Meminta kepada Majelis Hakim, menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rio Capella berupa penjara dua tahun penjara dan pidana denda Rp50 juta subsidair satu bulan kurangan," kata Yudi saat membacakan tuntutan.

Duit Rp200 juta diberikan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti kepada Rio. Uang itu diduga kuat merupakan suap agar Rio bersedia melobi Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus Bansos Sumut yang tengah disidik Kejagung. Namun di pengadilan terungkap uang tersebut sebagai ucapan terimakasih Gatot dan Evy karena Rio sudah menjadi juru damai antara Gatot dan Teuku Erry, Wakil Gubernur Sumut.  


(KRI)