Kemarahan Jokowi Dinilai Manusiawi

Lukman Diah Sari    •    Selasa, 08 Dec 2015 17:03 WIB
pencatut nama presiden
Kemarahan Jokowi Dinilai Manusiawi
Presiden Jokowi saat menahan emosi di depan media----Ant/Widodo Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo naik pitam, semalam. Suami Iriana ini berang jabatannya sebagai presiden dicatut dalam pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha M. Riza Chalid dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Kemarahan Jokowi ditanggapi beragam banyak kalangan. Salah satunya Jaksa Agung M. Prasetyo. Prasetyo menilai kemarahan Jokowi merupakan kewajaran. Tindakan pencatutan nama, dinilai Prasetyo, merusak kewibawaan negara dan bangsa.

"Presiden marah, itu manusiawi," kata Prasetyo, Selasa (8/12/2015).

Berdasar atas kemarahan presiden, Prasetyo mengaku, pihaknya bakal terus memproses kasus pemufakatan jahat. Tapi, kata dia, kemarahan tersebut tak akan mempengaruhi Kejagung dalam proses penegakan hukum.


Jaksa Agung M.Prasetyo (MI.Arya Manggala)

Kejaksaan, kata dia, harus profesional dan obyektif dalam menyelidiki kasus tersebut. Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum ini mengatakan, Korps Adhyaksa yang dipimpinnya kini hanya mengerjakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Sesuai dengan konteks hukum. Harus ada bukti."

Dia mengatakan, pihaknya masih meneliti bukti rekaman yang diberikan Maroef. Dia menyebut, ada masalah prinsipil dan signifikan dalam rekaman tersebut.Karena itu, Kejaksaan menilai obrolan tersebut bukanlah obrolan biasa.

"Jadi kalau Presiden emosional, itu manusiawi. Jabatannya dicatut," tukas dia.

Polemik pencatutan jabatan presiden bermula dari kontrak karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir pada 2021. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini menghendaki perpanjangan hingga 2041. Sesuai aturan, pemerintah baru akan membuka pembicaraan dua tahun sebelum kontrak karya berakhir atau tahun 2019.

Di luar itu, PTFI harus mendivestasi 10,64 persen sahamnya sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014. Tenggatnya 14 Oktober 2015. Namun sampai sekarang PTFI belum memberikan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Saat ini pemerintah menguasai 9,36 persen saham PTFI. Sisanya dimiliki Freeport-McMoRan & Gold Inc. Amerika Serikat.


Kepemilikan saham di Freeport (MTVN)

Di tengah kebuntuan itu, diduga sejumlah pihak berusaha mengeruk keuntungan dengan menawarkan perpanjangan kontrak karya. Salah satunya, Setya Novanto yang mengajak Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bertemu dengan mengajak Riza Chalid.

Dalam pertemuan itu, Maroef merekam seluruh isi percakapan selama 1 jam 27 menit. Pertemuan tersebut cukup mencengangkan. Sebab, jabatan presiden dan wapres dicatut buat diberi jatah saham PT Freeport. Tak hanya itu, Novanto dan Riza juga membicarakan soal bisnis PLTA Urumuka yang akan digagas Freeport.

Selama pertemuan, Maroef mengakui banyak nama disebutkan. Antara lain, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Novanto dengan terang berusaha meyakinkan Maroef soal usahanya buat menegosiasikan perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Namun sebaliknya, Maroef justru menilai Novanto sedang melakukan percaloan.


(TII)