Polri-Kejagung Koordinasi Selidiki Kasus Pemufakatan Jahat

Renatha Swasty    •    Selasa, 08 Dec 2015 17:40 WIB
pencatut nama presiden
Polri-Kejagung Koordinasi Selidiki Kasus Pemufakatan Jahat
Jenderal Badrodin Haiti (kiri) bersama Jaksa Agung HM Prasetyo di satu acara. Foto: Widodo S Jusuf/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kasus dugaan pemufakatan jahat yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. Kejagung pun sudah berkoordinasi dengan Polri untuk memudahkan penyelidikan.   

"Ya, koordinasi teknis," ujar Badrodin saat dihubungi, Selasa (8/12/2015).

Badrodin enggan membeberkan lebih jauh terkait koordinasi yang dilakukan. "Koordinasinya dengan Bareskrim," tambah Badrodin.

Kendati demikian, dia memastikan Bareskrim belum akan mengusut kasus yang juga menyeret pengusaha M. Riza Chalid ini. Polisi, kata Badrodin, masih menunggu persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan dan pemeriksaan alat bukti rekaman di Puslabfor Mabes Polri.
 
"Belum, kita kan nunggu dari rekaman itu, apakah rekaman itu utuh seperti itu atau bukan," tambah Badrodin.

Jenderal bintang empat itu mengatakan, jika nantinya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyerahkan bukti rekaman, polisi siap membantu. Namun hingga hari ini, belum ada permintaan apapun dari MKD. "Kalau diminta siap. Karena sampai sekarang kan belum ada," beber Badrodin.

Kasus yang belakangan tenar dengan sebutan `Papa Minta Saham` ini meledak lewat kicauan Menteri ESDM Sudirman Said. Dia menyebut politikus DPR, belakangan diketahui Ketua DPR Setya Novanto, nekat menjual nama presiden dan wapres saat berbincang dengan Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Menteri Sudirman mengantongi bukti rekaman perbincangan mereka. Terlibat aktif pula dalam rekaman obrolan itu Riza Chalid. Novanto dan Riza saling tik-tok untuk meyakinkan Maroef bahwa proses kontrak karya PT Freeport bisa aman di tangan mereka.

Selain menjual nama presiden dan wapres, Novanto dan Riza juga puluhan kali mencatut nama Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Juga belasan tokoh lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Wiranto.

Adalah Maroef yang diam-diam merekam `jualan` Novanto dan Riza. Bukti rekamanan utuh sudah diperdengarkan di Majelis Mahkamah Dewan (MKD), sementara ponsel yang digunakan untuk mereka kini ada di tangan Kejaksaan Agung.

Kejagung terhitung sudah empat kali bolak-balik meminta keterangan Maroef untuk mengungkap dugaan pemufakatan Novanto dan Riza. Menteri Sudirman baru sekali diperiksa, tapi berkomitmen siap kapan pun kalau diminta kembali ke Gedung Bundar.

Ini jelas sinyal gawat buat Novanto dan Riza. Kalau terbukti, keduanya terancam dijerat Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu berbunyi, "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5."

Presiden pun gusar, bahkan marah, namanya dibawa-bawa untuk `mengemis` 20 persen saham PT Freeport.  


(KRI)

Pergantian Ketua DPR Disebut Melibatkan Aburizal Bakrie

Pergantian Ketua DPR Disebut Melibatkan Aburizal Bakrie

17 minutes Ago

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut Ical, sapaan Aburizal, setuju dengan su…

BERITA LAINNYA