Ahok: KPK Kriminalisasi Ahok Malu Dong

Intan fauzi    •    Selasa, 08 Dec 2015 18:49 WIB
pembelian lahan rs sumber waras
Ahok: KPK Kriminalisasi Ahok Malu Dong
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama. (Foto:MI/Adam Dwi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dirinya untuk diperiksa terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok menuding ada oknum KPK berusaha mengkriminalisasi dirinya.
 
"Saya juga mau tahu kalau sampai ada oknum penyidik KPK manggil saya karena menganggap ini kerugian. Saya mau tahu, gimana cara (KPK) menghitung, ruginya dimana," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).
 
Ahok tak masalah jika KPK menindaklanjuti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. "Itu hak KPK silakan saja. Silakan saja tindaklanjuti hasil audit itu," kata Ahok.
 
Ahok menyebut KPK tidak paham soal proses pembelian lahan seluas 3,6 hektar itu. Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai, KPK tak tahu malu jika ingin mengkriminalisasinya. Sebab, Ahok pernah mendapat penghargaan sebagai penggiat antikorupsi.
 
"Mau kriminaliasi Ahok malu dong, Ahok sudah tercatat. Pak Ruki yang kasih penghargaan tiga mitra award antikorupsi di Tugu Proklamasi waktu memperingati hari antikorupsi dunia 2006 akhir," ujarnya.
 
Ahok mengaku telah menjelaskan kepada KPK terkait BPK yang salah mengerti soal letak lahan RS Sumber Waras. "Dikatakan belinya salah karena harga mahal. Salahnya pada letak lahan yang ada di Kyai Tapa. Kata audit BPK itu seharusnya ada di Tomang Utara. Bukan saya yang menentukan alamat sertifikat," kata Ahok.
 
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, BPK menuduh dirinya menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) sembarangan. "NJOP ada rumusnya dari Menteri Keuangan. NJOP bukan turun dari langit, salahnya dimana," ujarnya.
 
Mantan Bupati Belitung Timur itu menceritakan, BPK pernah berlaku curang padanya dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). BPK tidak menemui Ahok saat audit dilakukan.
 
"Curangnya kenapa tidak temui saya? Undang-undang menyebut yang diaudit wajib ditemui loh. Dia tidak mau temui tapi menyerahkan kertas untuk bertanggungjawab atas konsep-konsep," ujarnya.


(FZN)